Pemerintah Korsel Tunjuk Pembelot Korut Jadi Wakil Menteri
- Presiden Korea Selatan menunjuk mantan diplomat Korut sebagai sekretaris jenderal Dewan Penasihat Unifikasi Damai.
- Tae Yongho adalah pembelot pertama yang menduduki jabatan wakil menteri di Korea Selatan.
- Tae memulai karirnya di dinas luar negeri pada usia 27 tahun dan mendorong penggunaan "soft power" untuk melemahkan rezim Kim Jong Un.
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menunjuk mantan diplomat Korea Utara sebagai sekretaris jenderal Dewan Penasihat Unifikasi Damai pada Kamis (18/7/2024). Ia akan bertugas memberikan saran kebijakan kepada presiden mengenai penyatuan Korea secara damai.
Tae Yongho merupakan wakil duta besar Pyongyang untuk Inggris sebelum ia membelot Korea Selatan pada 2016. Pria berusia 62 tahun itu merupakan penjabat Korea Utara dengan pangkat tertinggi yang bermukim di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
1. Pembelot Korut pertama yang memegang jabatan wakil menteri di Korsel
Menurut Kementerian Unifikasi Seoul, penunjukkan tersebut menjadikan Tae sebagai pembelot Korea Utara pertama yang menduduki jabatan wakil menteri di Korea Selatan. Ia juga pernah terpilih menjadi anggota parlemen di negara tersebut pada 2020.
Dilansir Associated Press, Kantor Yoon mengatakan bahwa Tae adalah orang yang tepat untuk jabatan itu karena ia dapat memanfaatkan pengalaman hidupnya di Korea Utara dan pengalaman kerjanya sebagai anggota komite parlemen Korea Selatan mengenai masalah kebijakan luar negeri dan unifikasi.
“Dia adalah orang yang tepat untuk membantu menetapkan kebijakan unifikasi secara damai berdasarkan demokrasi liberal dan menggalang dukungan dari dalam dan luar negeri,” kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
2. Tae dorong penggunaan "soft power" untuk lemahkan rezim Korut
Lahir di Pyongyang pada 1962, Tae memulai karirnya di dinas luar negeri pada usia 27 tahun. Ia menghabiskan hampir 30 tahun bekerja di bawah tiga generasi dinasti Kim yang berkuasa.
Dia mengaku meninggalkan Korea Utara karena dirinya tidak ingin anak-anaknya menjalani kehidupan yang sengsara di sana. Dia juga menyatakan rasa jijiknya terhadap rezim Kim Jong Un dan mengungkapkan kekagumannya terhadap demokrasi Korea Selatan.
Sementara itu, Pyongyang menyebut Tae sebagai “sampah manusia” dan menuduhnya menggelapkan uang pemerintah dan melakukan kejahatan lainnya.
Sejak pembelotannya, Tae mendorong penggunaan “soft power” untuk melemahkan rezim Kim dan menyerukan pertukaran tahanan antara Korea Utara dan Selatan.
3. Sekitar 34 ribu warga Korut telah membelot ke Korsel
Hingga Desember tahun lalu, Kementerian Unifikasi Seoul memperkirakan ada sekitar 34 ribu orang yang telah membelot dari Korea Utara ke Selatan. Sebagian besar dari menyeberang ke China terlebih dahulu sebelum menuju Korea Selatan. Sesampainya di sana, mereka secara otomatis menerima kewarganegaraan dan diberikan sejumlah uang untuk pemukiman kembali, dikutip BBC.
Awal pekan ini, badan intelijen Seoul kembali mengonfirmasi pembelotan profil tinggi lainnya yang dilakukan oleh mantan diplomat Korea Utara yang bertugas di Kuba. Menurut laporan media lokal, pria itu diidentifikasi sebagai Ri Il Kyu yang berusia 52 tahun. Dia mengaku melarikan diri karena kecewa dengan rezim Korea Utara dan masa depan yang suram.
“Setiap orang Korea Utara setidaknya berpikir satu kali untuk tinggal di Korea Selatan,” katanya, dikutip oleh surat kabar Chosun Ilbo.
