Resolusi Terbaru Kongres AS: Israel Bukan Negara Rasis atau Apartheid
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa Israel bukan negara rasis atau apartheid. Langkah itu disahkan dengan suara 412 berbanding 9 pada Selasa (18/7/2023), beberapa jam setelah Presiden Israel Isaac Herzog bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih.
Undang-undang tersebut muncul sebagai tanggapan atas komentar pada Sabtu (15/7/2023) dari anggota Kongres Pramila Jayapal, Ketua Kaukus Progresif Kongres, yang menyebut Israel sebagai negara rasis.
Ucapannya memicu kemarahan bipartisan. Anggota kongres itu kemudian meminta maaf sambil menekankan bahwa pemerintah sayap kanan ekstrem Israel telah terlibat dalam kebijakan rasis yang diskriminatif dan terang-terangan, dilansir Al Jazeera.
1. Perlawanan kepada pro-Palestina di AS
Resolusi terbaru itu bersifat simbolis, tetapi itu menunjukkan pendekatan keras yang dilakukan pendukung Israel untuk mengecam para kritikus negara itu. Adapun para kritikus Israel, khususnya yang berada di Kongres, semakin vokal dalam beberapa tahun terakhir.
“AS akan selalu menjadi mitra setia dan pendukung Israel,” kata RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh Anggota Kongres dari Partai Republik August Pfluger.
Isi dari RUU tersebut juga mengutuk segala bentuk anti-semitisme dan xenofobia.
2. Kecaman dari kelompok pro-Palestina
Para pendukung hak asasi Palestina mengungkapkan kemarahan atas resolusi tersebut, mengecam para politisi Demokrat dan Republik yang meremehkan rekan-rekannya dengan pandangan progresif.
“Sayangnya, Kongres meloloskan resolusi ini, sekali lagi mendarat di sisi sejarah yang salah, karena organisasi hak asasi manusia terkemuka dan paling dihormati di dunia, setelah penelitian ekstensif, telah melabeli Israel sebagai apartheid,” kata komedian dan aktivis Palestina-Amerika, Amer Zahr.
Israel, yang menerima bantuan setidaknya 3,8 miliar dolar AS setiap tahun, telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia utama seperti Amnesty International melakukan apartheid terhadap warga Palestina.
3. Tantangan untuk pembela Palestina semakin berat
Resolusi tersebut digambarkan sebagai puncak perlawanan terhadap orang-orang yang vokal menentang Israel di AS.
Pada awal 2020, mayoritas politisi Republik yang menduduki DPR mencopot kursi anggota Kongres Ilhan Omar di Komite Urusan Luar Negeri atas tuduhan anti-Semitisme, terkait kritiknya di masa lalu terhadap Israel.
Pada Mei, anggota Kongres Rashida Tlaib juga menghadapi reaksi serupa karena menjadi tuan rumah acara di Capitol AS untuk memperingati peringatan Nakba, pemindahan massal warga Palestina dari tanah air mereka selama pembentukan Israel.
Beberapa bulan terakhir, politisi dari kedua partai besar menumpuk kecaman pada lulusan muda Yaman-Amerika yang mengkritik Israel selama pidato pembukaannya di Fakultas Hukum Universitas Kota New York (CUNY).
Laura Albast, seorang organisator Palestina-Amerika di wilayah Washington, mengatakan tentangan yang intens telah diperkirakan.
“Saat kita semakin kuat dalam mengadvokasi hak-hak Palestina, untuk pembebasan Palestina, begitu pula pihak lawan yang menindas kita; itu tumbuh lebih kuat dalam mencoba membungkam kami,” kata Albast.
