Rusia Larang Warga yang Mangkir Wamil ke Luar Negeri
Jakarta, IDN Times - Rusia, pada Rabu (13/11/2024), mengumumkan pembatasan akses warga laki-laki yang mangkir dari wajib militer (wamil), termasuk melarangnya pergi ke luar negeri. Langkah ini untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam wamil.
Pada akhir September, Rusia sudah memasukkan 133 ribu pemuda dalam program wamil pada musim gugur. Totalnya, Rusia sudah mendaftarkan lebih dari 280 peserta pada tahun ini untuk menambah jumlah tentara Rusia pada tahun depan.
1. Untuk menekan pemuda yang mangkir wamil
Kabar ini datang setelah warga yang terdaftar dalam konskrip menerima pesan SMS mengenai pelanggaran akibat mangkir dari wamil. Selain dilarang pergi ke luar negeri, mereka dilarang memiliki properti, menjadi pengusaha, dan meminjam uang.
Pengacara dari organisasi non-profit penegak hak asasi manusia (HAM), School of Conscription, mengungkapkan bahwa taktik ini digunakan untuk menakuti pemuda dan mengharapkan mereka mendaftarkan diri dalam militer.
"Notifikasi ini tidak lain sebagai intimidasi. Tujuan mereka adalah membuat Anda takut kabur dari konskripsi dan menyerah. Tidak ada rekan kami yang mendapat pesan tersebut menerima dan terdampak pembatasan tersebut," tuturnya, dilansir dari Novaya Gazeta.
Namun, organisasi itu juga mendesak agar warga untuk bersiap. Terdapat kemungkinan pembatasan tersebut berlaku 1 Januari 2025 ketika pendaftaran militer secara digital dimulai.
2. Polisi tangkap pemuda yang mangkir dari wamil
Organisasi itu juga melihat adanya operasi polisi untuk menangkap pemuda yang mangkir dari konskripsi. Polisi bahkan sudah mendatangi rumah warga dan menangkapnya di jalanan, kereta bawah tanah, dan rumahnya sendiri.
Mereka diborgol dan kemudian dibawa ke kantor polisi atau titik kumpul tertentu untuk didaftarkan sebagai peserta wamil. Aksi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah peserta wamil di Rusia yang penting untuk kepentingan perangnya di Ukraina.
Sementara itu, pemberlakuan sistem pendaftaran militer secara digital rencananya akan dilangsungkan pada November. Namun, peluncuran basis data itu ditunda hingga 1 Januari 2025 setelah menjalani pengujian di tiga wilayah di Rusia pada September.
3. Rusia revisi besaran kompensasi tentara yang terluka
Pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui dekrit revisi kompensasi kepada tentara yang terluka dalam pertempuran. Kini, kompensasi tidak lagi diberikan secara rata, melainkan diberikan sesuai dengan kondisi lukanya.
Melansir The Moscow Times, tentara yang terluka parah akan menerima 3 juta ruble (Rp482 juta). Sedangkan tentara yang mengalami luka ringan akan mendapatkan kompensasi sebesar 1 juta ruble (Rp160,8 juta) dan kondisi luka lainnya akan menerima 100 ribu ruble (Rp16 juta).
Sebelumnya, Putin berjanji akan memberikan seluruh tentara yang terluka kompensasi sebesar 3 juta ruble secara rata. Namun, untuk keluarga tentara yang tewas dalam pertempuran tetap diberikan kompensasi sebesar 5 juta ruble (Rp804 juta).
Sementara itu, analis militer Rusia, Kirill Shamiev mengatakan kebijakan baru ini berpotensi mengurangi kompensasi bagi tentara yang terluka. Ia menyebut dokter berpotensi mengurangi klasifikasi kondisi luka para tentara.
