RI dan PBB Pastikan Pasokan Pangan dari Rusia-Ukraina Aman
Menlu RI Retno Marsudi dan Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan. (dok. Kemlu RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan Martin Griffiths selaku Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency (Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan).
Pertemuan yang digelar pada Senin (19/9/2022) waktu setempat ini, antara lain membahas soal implementasi Black Sea Initiative (BSI) dan perkembangan di Myanmar.
1. Menekankan pentingnya mengamankan pasokan pangan
Pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dengan Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan. (dok. Kemlu RI)Menlu Retno dan UNSG Martin Griffiths kembali menekankan pentingnya implementasi BSI, terutama untuk membantu negara berkembang dalam mengamankan pasokan pangan dan pupuk untuk rakyatnya.
UNSG Griffiths menyampaikan beberapa update terkait ekspor gandum yang telah berhasil diekspor dari Rusia, menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (20/9/2022).
Komunikasi Menlu Retno dengan UNSG Griffiths secara regular dilakukan dari sejak awal dampak pangan dirasakan akibat terjadinya perang di Ukraina.
Baca Juga: Bertemu Menlu Kanada, Retno Marsudi Bahas Ukraina dan G20
2. Indonesia menilai ekspor gandum Ukraina harus sampai ke negara berkembang
Editor’s picks
Ilustrasi gandum (freepik.com/onlyyouqj)Komunikasi intensif juga dilakukan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow pada akhir Juni lalu.
Dalam pembicaraan kali ini, Retno tekankan pentingnya ekspor pangan dari Ukraina, dan gandum serta pupuk dari Rusia, agar dapat mencapai negara-negara berkembang.
3. Membahas bantuan kemanusiaan untuk Myanmar
Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)Selain membahas implementasi BSI, Retno dan Griffiths juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan di Myanmar.
Keduanya sepakat bahwa bantuan kemanusiaan penting dipastikan diterima oleh semua rakyat Myanmar yang memerlukannya, tanpa diskriminasi.
Keduanya juga sepakat untuk melakukan sinergi mengenai bantuan kemanusiaan dari ASEAN dan PBB kepada Myanmar. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
Mengenai Afghanistan, keduanya membahas ihwal situasi kemanusiaan di negara tersebut yang tidak membaik. UNSG menyambut baik peran Indonesia dalam memajukan komunikasi dengan ulama di Afghanistan dan mendorong pemajuan hak pendidikan bagi perempuan.
Baca Juga: Taliban Batasi Hak Perempuan, PBB: Afghanistan Kini Jadi Otoriter
Topik:
Berita Terkini Lainnya
