Trump Bekukan Voice of America, Sebut Media Propaganda Radikal
- Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah pembekuan operasional Voice of America (VOA), mempengaruhi 1.300 staf VOA dan lembaga terkait lainnya.
- Perintah eksekutif mengharuskan US Agency for Global Media (USAGM) mengurangi fungsi operasionalnya ke tingkat minimum, termasuk pembatalan kontrak sewa gedung kantor.
- Keputusan ini mendapat kecaman dari organisasi Reporters Without Borders dan dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pers global serta mendukung narasi diktator di negara-negara tertentu.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pembekuan operasional Voice of America (VOA) pada Jumat (15/3/2025). Pembekuan ini menempatkan hampir seluruh 1.300 staf VOA dalam status cuti administratif, termasuk jurnalis, produser, dan asisten.
Para karyawan VOA ini menerima email yang berisikan pemberitahuan bahwa mereka akan diberhentikan efektif per 31 Maret 2025.
Keputusan ini berdampak pada US Agency for Global Media (USAGM) selaku lembaga induk VOA, Radio Free Europe, Radio Free Asia, dan Radio Marti.
Gedung Putih menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan uang rakyat tidak lagi membiayai program yang dinilai sebagai propaganda radikal serta anti-Trump.
"Saya sangat sedih karena untuk pertama kali dalam 83 tahun, VOA yang sangat bersejarah dibungkam. VOA mempromosikan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia melalui pemberitaan objektif dan berimbang, terutama bagi mereka yang hidup di bawah tirani," ujar Direktur VOA Michael Abramowitz, dilansir Al Jazeera.
1. Fungsi VOA dipangkas
Perintah eksekutif Trump mengharuskan USAGM mengurangi fungsi operasionalnya ke tingkat minimum sesuai hukum. Seluruh staf dilarang memasuki kantor pusat VOA dan menggunakan peralatan milik USAGM setelah ditempatkan dalam cuti administratif.
Kari Lake, penasihat senior USAGM yang ditunjuk Trump, telah membatalkan kontrak sewa gedung kantor selama 15 tahun. Lake berperan mengawasi proses pembekuan operasional VOA dan media terkait lainnya.
USAGM juga menghentikan pendanaan untuk Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, dan jaringan penyiaran Timur Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengurangan birokrasi federal.
Melansir Fox News, pembekuan ini juga menargetkan enam lembaga federal lainnya, termasuk Woodrow Wilson International Center, Institute of Museum and Library Services, dan US Interagency Council on Homelessness.
2. Pro dan kontra terkait pembekuan VOA
Organisasi Reporters Without Borders mengecam keputusan Trump. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam kebebasan pers global dan menihilkan 80 tahun sejarah AS dalam mendukung arus informasi bebas.
Stephen Capus, presiden dan CEO Radio Free Europe/Radio Liberty, menganggap pembekuan tersebut sebagai hadiah besar bagi musuh-musuh Amerika.
"Hampir 50 juta orang di masyarakat tertutup bergantung pada kami untuk mendapatkan berita dan informasi akurat setiap minggu," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Republik Ceko Jan Lipavský berharap Uni Eropa dapat membantu Radio Free Europe tetap beroperasi di Praha. Ia berencana membahas hal tersebut dalam pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa, dilansir BBC.
Elon Musk, CEO Tesla yang kini menjadi penasihat Trump, mendukung pembekuan VOA. Politikus Partai Republik juga mendukung kebijakan ini karena menilai media yang didanai publik cenderung bias terhadap kelompok konservatif.
3. VOA didirikan untuk melawan propaganda Nazi
VOA didirikan pada 1942 sebagai tandingan propaganda Nazi dan Jepang selama Perang Dunia II. Siaran pertamanya menggunakan pemancar pinjaman dari BBC sebagai langkah awal misinya.
Mantan Presiden Gerald Ford menandatangani piagam publik VOA pada 1976. Piagam tersebut menjamin independensi editorial lembaga dari campur tangan pemerintah.
Saat ini VOA beroperasi dalam 50 bahasa dan menyediakan berita untuk daerah-daerah yang sulit mengakses konten jurnalisme independen. Media ini berperan penting melawan narasi dari negara-negara seperti Iran, China, dan Rusia.
Bay Fang, presiden dan CEO Radio Free Asia, menyatakan penghentian dana akan menguntungkan pemimpin yang dianggap diktator.
"Partai Komunis China akan sangat senang pengaruh mereka di ruang informasi tidak lagi diganggu," ujar Fang, dilansir Axios.
