Trump Minta Negara NATO Tingkatkan Anggaran Pertahanan hingga 5 Persen
Jakarta, IDN Times - Tim presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menginformasikan pejabat Eropa bahwa ia menyerukan agar negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menaikkan anggaran pertahanannya hingga 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Para pembantu terdekat Trump dalam kebijakan luar negeri menyampaikan niatnya tersebut dalam diskusi dengan para pejabat senior Eropa bulan ini, ketika Trump menegaskan kebijakan-kebijakannya terhadap Eropa dan invasi Rusia ke Ukraina, AFR melaporkan pada Minggu (22/12/2024).
1. Anggota NATO telah alokasikan 2 persen dari PDB untuk pertahanan
Saat kampanyenya Trump sempat berjanji untuk memutus bantuan ke Ukraina, memaksa Kiev untuk segera melakukan pembicaraan damai. Serta, membiarkan sekutu NATO tidak memiliki pertahanan yang cukup jika mereka tidak membelanjakan cukup uang untuk pertahanan.
Tetapi, karena desakan dari sejumlah negara Barat, Trump akhirnya berniat untuk mempertahankan pasokan militer AS ke Ukraina setelah pelantikannya.
Saat ini, NATO memiliki pedoman yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mengalokasikan 2 persen dari PDB mereka, guna belanja pertahanan. Pedoman itu disetujui oleh para pemimpin negara anggota NATO pada 2014.
2. AS minta sekutu untuk mengatasi tantangan bersama
Pada awal bulan ini, para pejabat keamanan senior Inggris melakukan perjalanan ke AS untuk menilai rencana presiden terpilih.
Meski Trump masih percaya bahwa Ukraina tidak boleh menjadi anggota NATO, dan ingin segera mengakhiri konflik, dia disebut meyakini bahwa memasok senjata ke Kiev setelah gencatan senjata akan menjamin hasil perdamaian melalui kekuatan.
Dilansir Korea JoongAng Daily, Seoul bersama sekutu AS lainnya telah bersiap menghadapi kemungkinan bahwa ketika Trump kembali menjabat bulan depan. Ia dapat mengurangi keterlibatan militer AS yang mahal di luar negeri dan menyerukan agar sekutu berbuat lebih banyak untuk mengatasi tantangan bersama.
Ini terjadi di tengah harapan bahwa Trump dapat meminta Korea Selatan (Korsel) dan sekutu lainnya, untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan mereka.
3. Pembagian biaya penempatan pasukan AS di Korsel
Beberapa pengamat mengatakan, Trump kemungkinan akan meminta renegosiasi kesepakatan pembagian biaya pertahanan baru dengan Korsel, yang disebut Perjanjian Tindakan Khusus (SMA).
Pada Oktober, Seoul-Washington mengadakan SMA ke-12, guna menentukan pembagian biaya penempatan Pasukan AS Korea (USFK) yang beranggotakan 28.500 orang di Korsel.
Berdasarkan kesepakatan yang akan berlangsung hingga 2030, Seoul akan membayar 1,52 triliun won (sekitar Rp17 triliun) pada 2026. Angka tersebut naik dari 1,4 triliun won (Rp15,7 triliun) pada 2025.
Setelah negosiasi SMA berakhir, Trump mengatakan dalam pidato kampanyenya bahwa Korsel akan membayar 10 miliar dolar AS (Rp162,5 triliun) per tahun untuk penempatan USFK, jika ia berada di Gedung Putih. Ia juga menggambarkan sekutu Asia tersebut sebagai mesin uang.
