Uni Eropa mengonfirmasi laporan intelijen bahwa militer China melatih ratusan tentara Rusia di Beijing dan Nanjing, memicu ketegangan diplomatik baru antara Brussels dan Beijing.
China dan Rusia sama-sama membantah tuduhan tersebut, menegaskan posisi netral serta menyebut laporan intelijen Uni Eropa sebagai rekayasa media Barat yang bertujuan merusak hubungan strategis mereka.
Sebagai respons, Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan terhadap empat perusahaan asal China dan Hong Kong yang diduga mendukung rantai pasok militer Rusia, memicu protes keras dari Beijing.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Uni Eropa secara resmi mengonfirmasi temuan laporan intelijen terkait keterlibatan militer China dalam melatih pasukan Rusia. Pengumuman krusial ini disampaikan langsung dalam pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa di Luxembourg, pada Senin (15/6/2026).

Konfirmasi ini sontak menandai babak baru ketegangan diplomatik antara pihak Brussels dan Beijing. Pernyataan sikap tersebut diambil tepat di tengah upaya Uni Eropa yang sedang gencar memperkuat posisi keamanan dan ketahanan ekonomi mereka dari ancaman eskalasi konflik di kawasan Eropa Timur.

1. Detail laporan intelijen mengenai program pelatihan militer rahasia

Laporan intelijen menyebutkan bahwa militer China telah melatih ratusan tentara Rusia secara rahasia. Pelatihan ini berlangsung di beberapa fasilitas militer yang berlokasi di wilayah Beijing dan Nanjing.

Kerja sama tersebut didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani oleh perwira tinggi militer kedua negara pada Juli tahun lalu. Program ini berfokus pada peningkatan kemampuan tempur darat dan taktik persenjataan modern.

Materi pelatihan utama meliputi pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) dan peperangan elektronik. Pasukan Rusia juga dilatih menggunakan drone untuk menentukan koordinat serangan artileri mortir secara presisi.

Beberapa prajurit Rusia yang telah menyelesaikan pelatihan ini dilaporkan sudah kembali ke garis depan pertempuran di Ukraina. Temuan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pejabat tinggi Eropa terkait potensi eskalasi konflik.

"Kami sekarang juga telah memverifikasi laporan bahwa militer China telah melatih personel militer Rusia untuk bertempur di Ukraina," kata Perwakilan Tinggi Uni Eropa Kaja Kallas, dilansir Kyiv Post.

2. Sanggahan dari Rusia serta China

China membantah keras tuduhan mengenai dukungan militer langsung kepada Rusia. Beijing menegaskan kembali posisinya yang netral dan berkomitmen penuh untuk mendorong dialog perdamaian.

Otoritas Rusia juga melayangkan sanggahan serupa terkait laporan tersebut. Moskow menyebut laporan intelijen Uni Eropa tidak kredibel dan mengklaim informasi tentang pangkalan rahasia itu murni rekayasa.

Pihak Kremlin menilai isu ini sebagai kampanye media Barat yang sengaja dirancang untuk merusak kemitraan strategis Rusia-China. Mereka menegaskan bahwa kerja sama bilateral kedua negara hanya berfokus pada sektor ekonomi dan ketahanan energi.

"Banyak sekali informasi palsu yang diterbitkan oleh surat kabar baik di Eropa maupun Amerika Serikat. Ini adalah masalah yang kita hadapi, dan informasi palsu seperti itu harus disikapi dengan skeptis," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

3. Penerapan sanksi ekonomi terbaru terhadap perusahaan pemasok militer

Menanggapi bukti dari laporan intelijen, Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan. Kebijakan ini menargetkan entitas bisnis yang diduga kuat membantu kelancaran rantai pasok militer Rusia.

Dua produsen komponen asal China daratan dan dua perusahaan pelayaran Hong Kong kini masuk dalam daftar hitam sanksi Eropa. Perusahaan Shenzhen Minghuaxin secara spesifik dituduh memasok komponen drone militer.

Sementara itu, Xinxiang Richful terbukti mengirimkan zat aditif pelumas mesin untuk kendaraan tempur. Dua agen pelayaran Hong Kong juga turut dihukum karena memfasilitasi transaksi ekspor minyak mentah Rusia.

Tindakan Uni Eropa ini langsung memicu reaksi balasan yang keras dari Beijing. Kementerian Luar Negeri China memperingatkan bahwa sanksi sepihak tersebut melanggar prinsip pasar bebas dan perdagangan internasional.

"China telah mengajukan protes resmi kepada pihak Uni Eropa dalam berbagai kesempatan, mendesak Uni Eropa untuk memperbaiki praktik keliru mereka dan menarik sanksi sepihak yang ilegal," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.