2 Tahun Prabowo, Survei ASI: 61,4 Persen Publik Percaya Pemerintah
Survei ASI mencatat 61,4 persen masyarakat percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun pemerintahan.
Kesehatan dan pendidikan menjadi sektor dengan penilaian paling positif, masing-masing 61,5 persen dan 55,4 persen.
Kepercayaan publik perlu dibaca bersama kinerja pemerintah, kualitas pelayanan, serta manfaat program yang dirasakan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut 61,4 persen masyarakat menyatakan, percaya terhadap pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Survei yang dilaksanakan pada 23 sampai 29 Juli 2026 itu memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih cukup tinggi. Temuan ini menjadi salah satu indikator untuk membaca persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran, sekaligus bahan refleksi dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan selama dua tahun pemerintahan.
Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an menjelaskan, kepercayaan publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menjadi modal sosial bagi pelaksanaan kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan.
“Berdasarkan hasil survei Arus Survei Indonesia yang dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026, sebanyak 61,4 persen masyarakat menyatakan percaya kepada pemerintahan Prabowo. Angka ini memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap pemerintah dan menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pemerintahan,” ujar Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
1. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang bersifat permanen
Aksi unjuk rasa mengkritik 2 tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026), diwarnai kericuhan. (IDN Times/Tunggul Damarjati) Meski demikian, menurut perspektif evaluasi kebijakan publik, tingkat kepercayaan tersebut perlu diikuti dengan upaya menjaga konsistensi kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang bersifat permanen, melainkan dapat berubah seiring dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, merasakan manfaat program, dan menilai respons pemerintah terhadap persoalan yang mereka hadapi.
"Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, hasil survei ini menjadi salah satu bahan untuk melihat hubungan antara persepsi publik dan pelaksanaan pemerintahan. Angka kepercayaan perlu dibaca bersama indikator lain, seperti kepuasan terhadap kinerja pemerintah, penilaian atas program prioritas, serta pandangan masyarakat mengenai persoalan ekonomi dan pelayanan publik," ucapnya.
2. Bidang kesehatan dan pendidikan paling positif
Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta pada Selasa (2/6/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) Sementara itu, bidang kesehatan dan pendidikan menjadi dua sektor yang memperoleh penilaian paling positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan Prabowo–Gibran. Bidang kesehatan berhasil meraih penilaian sebesar 61,5 persen dan bidang pendidikan mencapai 55,4 persen.
Ia mengatakan, kesehatan dan pendidikan menjadi sektor penting dalam evaluasi pemerintahan karena manfaat kebijakannya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari sekaligus pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Kedua bidang ini penting untuk dicermati karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Ali.
3. Evaluasi bagi pemerintah terhadap pelayanan
Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban yang ditabrak mobil pembawa makan bergizi gratis (MBG), di RSUD Koja, Jakarta Utara, pada Selasa (16/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden) Ia menjelaskan, penilaian positif terhadap bidang kesehatan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, pada sektor pendidikan, perhatian perlu diarahkan pada pemerataan kesempatan belajar, kualitas pembelajaran, serta dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Penilaian positif dari masyarakat perlu menjadi dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya pada program yang diluncurkan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memperoleh akses yang lebih baik dan merasakan manfaatnya secara nyata,” ungkap Ali.
