Aksi di DPP Gerindra Minta Prabowo Usut Dugaan Korupsi Gubernur Kepri
- Meminta kejelasan hukum terhadap dugaan kasus korupsi
- Tuntut Prabowo penuhi janji antikorupsi
- Sebut penegak hukum tumpul ke pejabat
Jakarta, IDN Times — Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis menggelar aksi di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Aksi itu digelar untuk menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang (DJPL) senilai Rp168 miliar di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Mereka meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera bertindak terhadap kasus yang menyeret nama mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad, yang kini menjabat Gubernur Kepri dua periode.
"Kami sudah empat kali datang dari Batam ke Jakarta. Ini perjuangan rakyat," kata Ketua BAPAN DPD Kepri, Ahmad Iskandar Tanjung, dalam keterangannya.
1. Minta kejelasan hukum terhadap dugaan kasus korupsi
Iskandar menyebut, dana DJPL itu muncul dari hasil supervisi KPK pada 2018. Dana seharusnya bisa diambil oleh bupati dan perusahaan tambang saat itu. Namun hingga kini, dana itu diduga raib tanpa pertanggungjawaban.
"Anwar Ahmad yang waktu itu bupati, sekarang jadi Gubernur. Tapi dananya tidak jelas," ujar Iskandar.
Ia menyesalkan belum adanya tindakan hukum terhadap dugaan korupsi tersebut. Padahal menurutnya, laporan sudah diserahkan sejak satu tahun lalu.
2. Tuntut Prabowo penuhi janji antikorupsi
Dalam orasinya, Iskandar menyinggung janji Prabowo soal pemberantasan korupsi. Ia mengutip buku Paradoks Indonesia dan pidato Prabowo yang berjanji memburu koruptor hingga ke Antartika.
“Mana buktinya? Jangan cuma retorika,” tegas Iskandar.
Menurutnya, Presiden harus turun tangan memerintahkan Kejaksaan dan Kepolisian menindak tegas pelaku korupsi, termasuk mantan pejabat daerah.
"Kami ingin Prabowo bertindak, bukan diam. Kalau perlu, intervensi Kejaksaan," katanya.
3. Sebut penegak hukum tumpul ke pejabat
Sementara, pegiat media sosial, Babeh Aldo yang hadir di lokasi, menyoroti lambannya penyidikan kasus DJPL di Kejaksaan Tinggi Riau. Ia menduga adanya tekanan politik atau keberpihakan terhadap elit tertentu.
"Kejati Riau ciut. Kami minta Kejaksaan Agung ambil alih kasus ini," ucap Aldo.
Ia menegaskan, masyarakat Kepri bisa turun ke jalan jika keadilan tidak ditegakkan. "Rakyat Kepri damai, tapi jangan coba-coba permainkan hukum," ujarnya.
Aldo juga mengingatkan agar hukum tak hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat. “Kalau pejabat salah, harus dihukum. Jangan jadi alat politik!” serunya.
