Anies Curhat Izin Penggunaan Tempat untuk Kampanye di Mataram Dicabut
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, terlihat kesal ketika tahu lokasi tempatnya berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tiba-tiba tak mendapatkan izin.
Semula, ia dijadwalkan akan berdialog dengan warga Mataram di Taman Budaya Provinsi NTB pada pukul 13.30 WITA. Tetapi, tiba-tiba lokasi acara bernama 'Desak Anies' itu bergeser Amanah Food Court di jam yang sama.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, perpindahan lokasi kampanye tersebut disebabkan izin untuk menggunakan tempat tersebut dibatalkan sepihak. Waktu pembatalannya disampaikan mendadak.
"Jadi, ini last minute (disampaikan). Izin dibatalkan secara sepihak," ujar Anies di Mataram pada Selasa (19/12/2023).
Ia mewanti-wanti bahwa Indonesia adalah negara merdeka di mana semua paslon memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Apalagi, kata Anies, saat ini menjadi momen di mana ia dibolehkan melakukan dialog di ruang terbatas.
"Ini adalah ruang terbatas dan bukan ruang terbuka. Jadi, tunjukkan bila netralitas itu ada. Bila ada yang tidak netral maka harus diberikan sanksi. Sehingga, yang lain juga mendapatkan pesan yang sama," tutur dia lagi.
Alih-alih melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Anies memilih langsung menyampaikan saja ke publik terkait upaya penghalangan dalam kampanyenya.
1. Anies curhat berkali-kali alami penjegalan dalam pemilu 2024
Lebih lanjut, Anies mengaku bukan kali pertama ia mengalami penjegalan selama proses Pemilu 2024. Terakhir, ia terpaksa harus lesehan bersama pendukungnya ketika menyampaikan orasi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung pada Oktober 2023 lalu. Hal itu juga disebabkan oleh pihak pemkot yang mencabut izin bagi Anies untuk berorasi di sana.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral.
"Jangan mempersulit salah satu calon baik itu saat pilpres maupun pileg. Karena itu sudah kami rasakan bukan hanya sekali, tetapi sudah berkali-kali," kata Anies.
Ia kembali menggarisbawahi tidak segan-segan melaporkan upaya penghalangan terhadap kampanyenya langsung ke publik.
"Sebab, kami ingin menjaga demokrasi kita," tutur dia lagi.
2. Anies janjikan lanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan di NTB
Dalam kampanyenya di NTB, Anies mengatakan akan melanjutkan pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut bila terpilih menjadi presiden. Meski mengusung konsep perubahan dengan tagline Koalisi Perubahan, Anies menyampaikan kelanjutan pembangunan di NTB yang bergerak positif perlu dilanjutkan.
"Semua program yang bersifat membangun, positif dirasakan oleh masyarakat itu adalah keniscayaan lintas waktu pemerintahan," kata Anies saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Aziziyah, Kabupaten Lombok Barat pada hari ini.
Anies menjelaskan, pembangunan yang berjalan di NTB tidak hanya berlangsung pada masa pemerintahan saat ini, tetapi telah lama berjalan. Bahkan sudah dari masa-masa pemerintahan sebelumnya.
"Pembangunan di NTB tidak dimulai tahun 2019, tidak dimulai tahun 2014, tidak dimulai juga tahun 2009. Jadi, pembangunan di NTB sudah berjalan panjang dan semua pembangunan yang positif dan dirasakan manfaat oleh masyarakat akan ditingkatkan," tutur dia.
Kendati menjanjikan kelanjutan pembangunan, Anies tetap optimistis masyarakat NTB menginginkan perubahan pada aspek atau bidang yang masih kurang di wilayah kaya wisata. Karena itu, pembangunan di bidang tertentu pasti dilanjutkan.
"Masyarakat NTB itu kritis, cerdas, penuh semangat, dan selalu mengikhtiarkan perubahan. Dari pemilu ke pemilu selalu mendorongnya perubahan jadi kami yakin InsyaAllah semangat perubahan ini makin hari makin besar," ujarnya lagi.
3. Anies tantang berikan bukti yang menudingnya terapkan orang dalam saat jabat gubernur
Ketika ditanya responsnya soal tudingan bahwa ia menerapkan sistem orang dalam saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menantang agar pihak yang menuduh memberikan bukti. Orang-orang kepercayaan Anies itu diberikan posisi di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atau BUMD DKI.
"Ya, tunjukkan saja buktinya, kalau ada!" kata Anies.
"Semua yang sifatnya tuduhan itu menjadi tanggung jawab untuk memberikan bukti kepada yang menuduh. Bukan yang dituduh yang wajib beri bukti," tutur dia lagi.
Fenomena orang dalam ini disampaikan oleh Anies kali pertama di debat capres putaran pertama. Ia menyinggung adanya peran ordal dalam penentuan keputusan nomor 090 di Mahkamah Konstitusi (MK) soal perubahan syarat capres dan cawapres.
