Bantah Mahfud MD, Komnas HAM: Betul Ada Kekerasan Aparat di Wadas
Jakarta, IDN Times - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kondusif dan baik-baik saja. Sebab, salah satu dari empat temuan Komnas HAM membuktikan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Kekerasan terjadi kepada warga yang menolak pengukuran lahan tambang batu andesit proyek Bendungan Bener.
“Pertama saya mengonfirmasi betul ada kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat pengamanan pengukuran di lahan warga yang sudah setuju. Itu saya konfirmasi," kata Beka dalam diskusi Mengupas Kasus Wadas di Forum Pemred, Rabu (16/2/2022) malam.
1. Masih ada warga yang belum pulang ke rumah
Komnas HAM dalam temuan awal ini fokus soal peristiwa 8 Februari 2022. Selain itu, terdapat beberapa warga yang masih belum pulang ke rumahnya. Hal tersebut dikarenakan masih ada warga yang merasa takut.
“Terus yang kedua temuan awal kami adalah ada beberapa warga yang sampai kami datang ke Wadas itu hari Sabtu dan Minggu itu ada yang belum pulang ke rumah masing-masing karena ketakutan," tutur Beka.
2. Anak-anak Wadas masih mengalami trauma terhadap aparat
Temuan ketiga, masih terdapat trauma bagi perempuan dan anak-anak dari Wadas. Hal tersebut muncul karena persepsi terhadap Polisi dan TNI yang melakukan tindakan ancaman atau intimidasi.
"Yang ketiga trauma yang diderita oleh perempuan dan anak karena peristiwa yang kemarin tanggal 8 dan ini juga membangkitkan memori atas kekerasan yang terjadi pada tahun lalu," ujar Beka.
3. Merenggangnya relasi sosial warga
Temuan terakhir terkait pasca peristiwa yang terjadi, Beka mengatakan terdapat kerenggangan antara warga yang pro dan kontra, terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener.
"Temuan yang keempat, kami mendapati soal relasi sosial warga, baik pro dan kontra, semakin merenggang setelah peristiwa kemarin,” ujar Beka.
Berdasarkan temuan dari penelusuran awalnya, Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi untuk memberikan sanksi kepada polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan kepada warga Wadas. Ia juga menambahkan agar pihak kepolisian tidak mudah melabel hoaks terhadap laporan warga yang terjadi di lapangan.
