Buruh dan Mahasiswa Demo Bareng, KASBI: Rezim Jokowi-Ma'ruf Gagal!
Jakarta, IDN Times - Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2022).
Ketua Umum KASBI Nining Elitos memastikan aksi gabungan buruh, mahasiswa, dan pelajar ini bakal dihadiri 10 ribu orang.
"Kita akan sekitar 10 ribu karena kelompok mahasiswa baru beberapa akan berdatangan, dan kita akan bersama mahasiswa, buruh, perempuan, petani, masyarakat miskin kota, yang hari ini ada kepentingan yang sama, karena tidak ada keberpihakan rezim," ujar dia kepada awak media di lokasi.
1. Negara harus hadir perjuangkan kesejahteraan dan keadilan rakyat
Menurut Nining, seharusnya negara bertanggung jawab memperjuangankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan menambah beban masyarakat melalui kebijakan yang dibuat.
"Di mana seharusnya negara bertanggung jawab tentang persoalan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, tapi hari ini adalah rakyat menjadi tumbal dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh kekuasaan," ucap dia.
2. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dianggap gagal
Dengan semakin beratnya beban masyarakat belakangan ini, Nining menilai, pemerintahan Jokowi-Maruf gagal mengurus bangsa.
"Kita menyatakan rezim Jokowi-Amin adalah gagal kesejahteraan rakyat. Kalau mereka tidak lagi mampu bagaimana mengurus bangsa ini. Berikan tampuk kekuasaan ini kepada orang yang mampu memberikan tampuk kekuasaan, yang mampu mengurus bangsa kita," tutur dia.
3. Demo digelar serentak dengan tiga tuntutan utama
Nining menjelaskan, demo buruh digelar serentak di berbagai daerah dengan tiga tuntutan utama.
Pertama, buruh mendesak supaya kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan. Kedua, pemerintah diminta menekan harga bahan pokok sebagai dampak adanya harga BBM naik.
Kemudian ketiga, KASBI mendorong supaya omnibus law UU Cipta Kerja dicabut.
"Aksi dilakukan secara serentak di berbagai daerah, tuntutannya sama. Pertama, batalkan kenaikan BBM, kedua turunkan harga bahan pokok, ketiga cabut omnibus law," kata dia.
