Daftar Lengkap Komisi DPR RI Beserta Fungsi dan Tugasnya

Komisi I DPR RI memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan implementasi di bidang pertahanan negara, termasuk modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam konteks hubungan luar negeri, Komisi I bertugas mengawasi diplomasi Indonesia di kancah internasional, termasuk penguatan kerja sama bilateral dan multilateral. Mereka juga memantau kinerja perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.

Pada era digital, Komisi I juga berperan penting dalam mengawasi kebijakan komunikasi dan informatika. Ini mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, keamanan siber, dan regulasi terkait teknologi informasi dan komunikasi.

Komisi II DPR RI fokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka mengawasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta alokasi anggaran untuk pembangunan daerah.

Komisi II bertugas memantau upaya peningkatan kualitas aparatur negara. Ini mencakup pengawasan terhadap reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Terkait kepemiluan, Komisi II bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Mereka memastikan proses pemilihan umum berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel, termasuk pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisi III DPR RI memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mereka bertanggung jawab mengawasi proses legislasi dan implementasi undang-undang. 

Dalam bidang HAM, Komisi III bertugas memantau dan mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran HAM, serta mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan HAM, seperti Komnas HAM. Mereka juga berperan dalam mendorong ratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait HAM.

Di sektor keamanan, Komisi III mengawasi kinerja lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Mereka juga berperan dalam pengawasan kebijakan dan implementasi program-program keamanan nasional, termasuk upaya pemberantasan korupsi dan terorisme.

Komisi IV DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Mereka mengawasi kebijakan dan program di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Dalam bidang kelautan dan perikanan, Komisi IV bertanggung jawab mengawasi pengelolaan sumber daya laut, termasuk pemberantasan illegal fishing dan pengembangan industri perikanan nasional. Mereka juga berperan dalam mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Terkait kehutanan, Komisi IV bertugas memantau pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk upaya konservasi dan rehabilitasi hutan. Mereka juga mengawasi implementasi kebijakan terkait perubahan iklim dan pengurangan emisi dari deforestasi.

Komisi V DPR RI memainkan peran penting dalam mengawasi pembangunan infrastruktur nasional. Mereka bertanggung jawab memantau proyek-proyek strategis di bidang transportasi, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi massal perkotaan.

Komisi V bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Tugas Komisi V juga mencakup mitigasi bencana dan peningkatan infrastruktur publik.

Dalam bidang investasi, Komisi VI bertugas memantau iklim investasi dan implementasi kebijakan kemudahan berusaha. Mereka juga mengawasi kinerja lembaga-lembaga terkait seperti BKPM dalam menarik investasi asing dan domestik.

Komisi VI bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah.

Selain itu, Komisi V juga bekerja sama dengan badan-badan perindustrian seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan energi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Mereka bertanggung jawab mengawasi pengelolaan sumber daya energi, termasuk upaya transisi menuju energi bersih dan terbarukan.

Dalam bidang riset dan teknologi, Komisi VII bertugas memantau implementasi kebijakan dan program pengembangan iptek nasional. Mereka juga mengawasi kinerja lembaga-lembaga riset pemerintah dan mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam inovasi teknologi.

Terkait lingkungan hidup, Komisi VII bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Mereka juga berperan dalam mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target-target lingkungan global.

Komisi VIII DPR RI memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Mereka bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan program terkait kehidupan beragama, termasuk pengelolaan haji dan pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Dalam bidang sosial, Komisi VIII bertugas memantau implementasi program-program perlindungan sosial. Mereka juga mengawasi kinerja lembaga-lembaga sosial pemerintah dalam memberikan bantuan dan pemberdayaan masyarakat rentan.

Terkait pemberdayaan perempuan, Komisi VIII bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Mereka juga berperan dalam mendorong partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik dan ekonomi.

Komisi IX DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan kesehatan dan ketenagakerjaan nasional. Mereka bertanggung jawab mengawasi implementasi program-program kesehatan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan nasional dan penanganan pandemi.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Komisi IX bertugas memantau kebijakan dan program terkait perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Mereka juga mengawasi implementasi undang-undang ketenagakerjaan.

Terkait kependudukan, Komisi IX bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan program pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Komisi IX bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan rumah sakit negeri, pemerintah provinsi dan BUMN.

Komisi X DPR RI memainkan peran krusial dalam mengawal kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Mereka bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan dan program pendidikan nasional, termasuk pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang.

Dalam bidang kebudayaan, Komisi X bertugas memantau upaya pelestarian dan pengembangan budaya nasional. Mereka juga mengawasi kebijakan terkait diplomasi budaya dan perlindungan warisan budaya Indonesia.

Terkait pariwisata, pemuda, dan olahraga, Komisi X bertanggung jawab mengawasi pengembangan sektor pariwisata nasional, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan prestasi olahraga. Mereka juga berperan dalam mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Terakhir, Komisi XI DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Mereka bertanggung jawab memantau pengelolaan APBN, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah.

Dalam bidang keuangan, Komisi XI mengawasi sektor keuangan, termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan moneter, dan pelaksanaan anggaran negara. Mereka bekerja dengan mitra seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

Komisi XI juga berperan dalam mengawasi regulasi di sektor perbankan dan asuransi, serta mengawasi lembaga-lembaga keuangan terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi​.