Dave Laksono: Stabilitas RI Bergantung Jejaring Lintas Kutub
- Dave Laksono menegaskan stabilitas nasional Indonesia bergantung pada kemampuan membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan arah kebijakan luar negeri yang independen di tengah ketidakpastian global.
- Ia menyoroti kompleksitas tekanan global seperti perang tarif, friksi geoekonomi, dan risiko misinformasi yang dapat memperburuk polarisasi sosial serta mengancam stabilitas ekonomi dan politik nasional.
- Dave juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan kepastian implementasi regulasi untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan Indonesia tetap menarik sebagai destinasi investasi strategis.
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional 2026 bertema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global, yang digelar Forum Diskusi Nasional (FDN) dan PPK Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Acara ini dihadiri Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (IKAD) BSKLN, Gita Loka Murti; Duta Besar RI untuk Kuba, Nana Yuliana; dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional, Ian Montratama.
Menurut Dave, dinamika global saat ini tak lagi sederhana. Risiko ekonomi, politik, hingga teknologi saling terhubung dan berdampak langsung pada stabilitas nasional.
1. Tekanan global kompleks dan multidimensi
Dave mengungkapkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III 2025 tetap terjaga. Namun, risiko eksternal tak bisa diabaikan.
Ia menyoroti dampak tarif impor Amerika Serikat, konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendshoring, hingga eskalasi ketegangan geopolitik.
“Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global,” ujarnya.
Dave juga mengutip Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum yang mencatat, meningkatnya risiko misinformasi, polarisasi, dan migrasi dalam jangka pendek. Menurutnya, kombinasi ketegangan geopolitik dan degradasi kualitas informasi publik dapat mempercepat transmisi krisis dan memperburuk polarisasi sosial.
2. Bebas aktif jadi fondasi jejaring lintas kutub
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menegaskan, di tengah rivalitas global, Indonesia tak bisa terjebak dalam satu poros kekuatan tertentu.
“Stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri,” kata Dave.
Ia menekankan pentingnya politik luar negeri bebas dan aktif sebagai prinsip strategis. Dalam perspektifnya, Indonesia perlu mendorong koeksistensi damai, membangun aliansi strategis, namun tetap berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Dave juga menilai reformasi tata kelola global perlu diperjuangkan agar lebih setara, termasuk memperkuat prinsip persamaan kedudukan antarnegara dalam sistem multilateral.
Ia menyebut, politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme, imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan, serta membangun persahabatan internasional berdasarkan nilai Pancasila.
"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan antarnegara. Tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara koheren dan konsisten," tegasnya.
Ia mengatakan, di tengah absennya kapasitas PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) memberikan harapan baru untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Menurut Dave, kebijakan ekonomi dan komunikasi publik yang kuat dapat menjadi peredam yang meminimalisir dampak dari ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi internasional di dalam negeri.
3. Stabilitas domestik dan kepastian investasi
Di sisi lain, Dave mengingatkan, tekanan global berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, terutama ekspektasi dunia usaha terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan.
Ia merujuk pada laporan US–Indonesia Investment Report 2025 yang menekankan pentingnya policy execution dan predictability. Menurutnya, pelaku usaha tidak hanya melihat desain regulasi, tetapi juga kepastian implementasi.
“Dalam konteks investasi, pelaku usaha menilai keberhasilan bukan hanya pada desain regulasi, tetapi terutama pada eksekusi dan kepastian implementasi. US–Indonesia Investment Report 2025 menegaskan bahwa policy execution dan predictability masih menjadi variabel penentu; meskipun niat regulasi kuat, implementasi dinilai belum merata, dan pelaku usaha menekankan pentingnya clarity, coherence, dan consistency,” ujarnya.
Dave menyebut pemerintah tengah melakukan transformasi lintas sektor untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Indonesia tetap dilirik sebagai destinasi investasi.
Sementara, Ketua MPO Kosgoro 1957, Agung Laksono mengakui sulitnya menghadirkan kepastian global di situasi saat ini. Namun ia menegaskan, kepentingan nasional harus tetap dikedepankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Tapi setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apapun yang terjadi dalam kepentingan global tentu kepentingan nasional harus dikedepankan yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia," imbuh Agung.
