Demo Bubar, 13 Usulan KNARA Diterima Kemensesneg

24 Sep 2026, 18:16 WIB

2 min read

Intinya Sih

Gini Kak

KNARA menyampaikan 13 usulan penyelesaian konflik agraria dalam aksi di Patung Kuda, termasuk pembentukan lembaga atau badan reforma agraria.
Kemensesneg menerima 13 usulan KNARA dan merekomendasikan percepatan penyelesaian tiga konflik prioritas dengan PT Laju Perdana Indah Perkasa, PT Sinar Beliang Perkasa, serta PT SGC.
Persoalan Agrinas turut dibahas dan akan dikomunikasikan Kemensesneg; isu ini terkait pemanfaatan lahan sawit yang disita Satgas PKH lalu diserahkan kepada Agrinas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Perwakilan Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengungkapkan KNARA menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian konflik agraria dalam demo di Patung Kuda, Kamis (24/9/2026).

Ketua Umum dari Koalisi Nasional Reforma Agraria, Wahida Baharuddin mengatakan, terdapat 13 usulan yang diterima oleh Kemensesneg, salah satunya mengenai pembentukan lembaga atau badan yang berkaitan dengan reforma agraria.

"Di mana ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu adalah menerima usulan, 13 usulan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria mengenai pembentukan lembaga atau badan," katanya pada IDN Times

Selain menerima 13 usulan tersebut, pihak Kemensesneg juga merekomendasikan percepatan penyelesaian tiga konflik agraria yang menjadi prioritas KNARA.

Tiga konflik tersebut berkaitan dengan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan, yakni PT Laju Perdana Indah Perkasa, PT Sinar Beliang Perkasa, dan PT SGC (Sweet Sugar Company) dengan kelompok masyarakat yang diadvokasi oleh Koalisi Nasional Reforma Agraria.

Dalam pertemuan itu, persoalan Agrinas juga menjadi salah satu hal yang akan dikomunikasikan oleh Kemensesneg.

"Kemudian soal Agrinas, itu akan dikomunikasikan oleh kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara, langsung ke sana," katanya.

Saat ditanya mengenai Agrinas yang berkaitan dengan lahan sawit, dia membenarkan hal tersebut.

"Ya betul, betul, betul. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemanfaatan setelah adanya penyitaan dari Satgas PKH, yang kemudian dari Satgas PKHKH diserahkan ke Agrinas," ujarnya.