Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Demokrat: Kami Tak akan Dukung Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Mohamad Ayudha)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menegaskan, partai tempatnya bernaung menolak dengan tegas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan pihak Demokrat ketika Juru Bicara Anies, Sudirman Said menemuinya pada 30 Agustus 2023.

Sudirman yang datang mewakili kepentingan Anies menjelaskan keputusan yang telah diambil oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada 29 Agustus 2023 itu.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, disebut telah menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies pada Pemilu 2024. Dalam pertemuan itu, Sudirman menanyakan kepada Demokrat apakah bersedia ikut mendukung pasangan tersebut atau tidak. 

"Kalau kami jelas tidak (ikut mendukung pasangan Anies-Cak Imin). Karena ini namanya sudah masuk dalam pengkhianatan dan menghina partai kami. Ini jelas menghina karena biar bagaimana pun kami sempat punya komitmen yang tegas dan jelas di dalam Koalisi Perubahan. Bagaimana kita semua ada di posisi yang setara, sejajar untuk berdiskusi dan terbuka," ujar Herzaky kepada media di Jakarta pada Kamis (31/8/2023) malam. 

Herzaky mengatakan, NasDem bermain di belakang dan membentuk koalisi sendiri. Kemudian, dengan penambahan PKB ke dalam koalisi, pihak NasDem dan Anies turut meminta dukungan kepada Demokrat.

"Ini maksudnya apa? Ya, silakan kalau menurut mereka itu jalan keluarnya, itu hak mereka. Cuma bagi kami, sangat disayangkan. Bagi kami politik bukan sekadar pragmatisme, tetapi bagaimana membangun kebersamaan bangsa," katanya. 

Demokrat merasa geram lantaran sebelumnya pada 25 Agustus 2023, Anies mengirimkan pesan tertulis kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat itu mendampinginya pada Pemilu 2024.

Bahkan, dalam pertemuan kali terakhir pada pekan lalu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sedang mematangkan skenario mengenai jadwal deklarasi Anies-AHY. Namun, tiba-tiba Surya Paloh disebut menetapkan secara sepihak pendamping Anies, yaitu Muhaimin Iskandar. 

Apakah ini menandakan Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan dan berlabuh ke perahu yang lain?

1. Demokrat menegaskan tidak keluar dari Koalisi Perubahan, justru NasDem bentuk koalisi sendiri

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Demokrat tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Justru dalam pandangan Demokrat, NasDem membentuk koalisi sendiri dengan menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Demokrat merasa tidak pernah diajak berdiskusi dengan NasDem tentang masuknya PKB ke dalam koalisi. 

"Pertama, kami ingin sampaikan bahwa kami tidak keluar dari Koalisi Perubahan karena teman-teman NasDem yang membuat koalisi sendiri dengan teman-teman PKB. Mereka mengusung Mas Anies Baswedan dan Cak Imin. Jadi, mereka yang berkhianat, keluar, dan memecah belah koalisi ini," kata dia. 

Ia menegaskan, situasi ini dapat terjadi karena dibuat kesepakatan antara NasDem dan PKB tanpa mengajak parpol mitra koalisi duduk bersama.

"Tiba-tiba kami hanya ditawarkan mau ikut atau tidak. Padahal, selama ini di Koalisi Perubahan kami berbicara mengenai kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, tapi ternyata itu semua hanya manis di mulut semata, tidak punya etika sama sekali cara-cara berpolitik seperti ini," tutur dia. 

Sementara, Kepala Badan Pembinaan, Organisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, arah sikap parpol tempatnya bernaung akan diputuskan secara resmi di dalam rapat Majelis Tinggi Partai.

Rapat rencananya dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pukul 16.00 WIB. Salah satu yang dibahas yakni soal apakah Demokrat akan berpisah dari koalisi NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"Kami juga mengevaluasi bagaimana sejak awal koalisi ini digagas tentu penuh dengan banyak tantangan. Oleh karenanya, secara de facto agak sulit memegang teguh komitmen yang telah dibangun dengan mengabaikan etika moral politik maupun responsibility kebersamaan ini. Menurut pendapat kami sebagai kader, kami mengusulkan kepada Majelis Tinggi Partai, ya, sudahi saja (dukungan ke Anies)," ujar Herman kepada media di Jakarta, Jumat (1/9/2023). 

2. Kader Demokrat sudah anggap Anies Baswedan bukan lagi bacapres

Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rumah Anies, Selasa (21/3/2023). (dok. Partai Demokrat)

Herman mengatakan, dirinya sempat berbicara dengan sejumlah kader di Partai Demokrat. Mereka sepakat untuk meninggalkan Anies sebagai bakal capres. Bahkan, kader Demokrat mengusulkan agar mencari parpol lain untuk dijadikan mitra koalisi. 

"Kalau saya pribadi, bila melihat karakter Partai NasDem maupun karakter Mas Anies, ya, tinggalkan saja. Kami cari saja mitra koalisi yang baik," kata dia. 

Namun, ia menggarisbawahi keputusan yang berstatus de jure akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai yang digelar sore ini. Di sisi lain, DPP Partai Demokrat juga sudah memberikan instruksi untuk mencopot semua baliho dan materi di ruang publik yang memasang wajah Anies Baswedan. 

3. NasDem butuh sosok bakal cawapres dengan latar belakang Nahdlatul Ulama

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Reno Esnir)

Sementara, Analis Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, duet Anies-Muhaimin Iskandar tidak terlepas dari situasi politik yang ada saat ini.

Di kubu KPP, sejak awal Partai Demokrat dengan NasDem sudah menunjukkan tidak solid. Mereka kerap terlibat perdebatan soal sosok pendamping Anies. 

"NasDem dan Demokrat sering kali terlibat perang terbuka yang dipertontonkan kepada publik. Bukan lagi perang dingin, tapi perdebatannya sudah sampai di ruang publik dan cukup panas. Begitu juga situasi Koalisi Prabowo, PKB itu sudah diambangkan dan kena PHP selama satu tahun. Muhaimin itu tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo jelang Pemilu 2024," ujar Adi kepada IDN Times, Kamis malam. 

Namun tiba-tiba Prabowo mengumumkan nama koalisi baru dari semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Perubahan nama koalisi itu tanpa mengajak diskusi PKB. 

"Itu artinya kesepakatan politik dengan PKB dianggap sudah tidak relevan dan wassalam. Dua konteks politik ini kemudian membuat duet Anies-Cak Imin hampir pasti," katanya. 

Apalagi, NasDem sejak awal memang membutuhkan bakal cawapres yang memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, Anies dinilai berjarak dari para pemilih NU. 

"Kedua, Anies membutuhkan partai seperti PKB yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena PKB memiliki kekuatan di dua wilayah tadi dan basis massa NU. Oleh karena itu, peristiwa ini seakan-akan menjadi jodoh politik," tutur dia. 

Ia menambahkan NasDem memang membutuhkan PKB. Di sisi lain, Muhaimin sudah sejak 2009 lalu berambisi menjadi capres atau cawapres pada Pemilu 2024. 

"Tentu ini kesempatan politik yang tak mungkin disia-siakan oleh Cak Imin. Ketika ada poros politik yang menerima dirinya dengan elektabilitas yang relatif tidak terlalu kuat sebagai bacawapres, maka kesempatan emas itu akan diterima oleh Cak Imin," katanya. 

Di sisi lain, PKB mengatakan finalisasi pasangan Anies-Cak Imin akan dirapatkan di Surabaya pada sore ini. 

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Santi Dewi
Deti Mega Purnamasari
Santi Dewi
EditorSanti Dewi
Follow Us