Diadang Polisi, Massa Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim Gagal ke DPR
Jakarta, IDN Times - Ratusan orang yang tergabung di dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim memilih untuk menyampaikan aspirasinya pada Kamis (28/8/2025) di depan pintu Monas dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka tak bisa melakukan pawai menuju ke Istana Negara dan DPR lantaran dihadang polisi. Video pergerakan massa yang diadang ketika menuju DPR dan Istana Negara itu viral di media sosial.
Massa terdiri dari beragam lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat adat, kaum perempuan, buruh hingga kelompok disabilitas. Sebagian dari massa bahkan mengenakan pakaian adat.
Wakil Direktur Eksekutif untuk Aksi bagi gender, sosial dan keadilan ekologi, Risma Umar menilai pengadangan pawai merupakan bagian pembatasan kebebasan berekspresi. Ia menilai suara dan protes dianggap sebuah ancaman.
"Jangan takut terhadap intimidasi apapun! Sekali lagi jangan takut intimidasi apapun. Terus suarakan apa yang teman-teman suarakan di sini," ujar Risma ketika berorasi pada siang ini.
Sementara, ketika IDN Times tanyakan apakah massa Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim semula akan menyusul massa buruh di Gedung DPR, Risma membenarkan. Namun, ia khawatir bila dipaksakan melakukan pawai ke sana bisa terjadi bentrok dengan polisi.
"Sebenarnya tujuan aksi menuju ke DPR atau ke Istana. Tapi, karena kami memiliki kekhawatiran berhadapan dengan polisi lalu bentrok, kemudian mendapatkan opresi dan ancaman, kami memilih berbelok ke arah Patung Kuda," katanya di depan pintu Monas.
Tetapi, penghadangan itu pun tetap terjadi. Sehingga, massa tak bisa juga menyampaikan aspirasi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Risma mengatakan pawai hari ini merupakan aksi damai dan menuntut agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim. Selain itu, mereka juga mendesak delegasi yang akan berangkat ke COP 30 agar mendesak negara-negara penyumbang polusi agar membayar kerugian ekologi.
Di dalam aksinya, massa juga membawa sejumlah poster dengan beragam aspirasi. Mulai dari 'selamatkan bumi, selamatkan generasi' hingga 'cabut proyek iklim skala besar, PSN dan cabut dana hutang iklim sekarang juga!'
Risma mengatakan massa Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim berbeda dengan massa buruh yang berkumpul di depan DPR. Namun, persoalan yang dihadapi oleh buruh dan masyarakat sipil yang peduli isu iklim sangat berkaitan.
"Kami juga menyuarakan bahwa buruh terancam PHK, tergusur dari pekerjaannya atas nama efisiensi di industri skala besar," tutur dia.
