DPD Wanti-wanti Pemerintah Tidak Mepet Lunasi Biaya Haji ke Arab Saudi
- DPD RI mewanti-wanti pemerintah agar tidak terlalu mepet melunasi pembiayaan haji ke Arab Saudi.
- Pelunasan pembiayaan haji minimal harus dilakukan enam bulan sebelum musim haji berlangsung untuk memaksimalkan pelayanan.
- Dalam pembahasan, DPD RI menyoroti sengkarut pelayanan haji 2025, terutama di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, mewanti-wanti pemerintah jangan terlalu mepet melunasi pembiayaan haji ke Pemerintah Arab Saudi. Usulan ini juga menjadi catatan DPD RI dalam rapat lanjutan pembahasan panja RUU Haji bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/8/2025).
Dia mengatakan, pelunasan pembiayaan haji minimal harus dilakukan enam bulan sebelum musim haji berlangsung. Dengan demikian, pemerintah bisa memaksimalkan waktu untuk pelayanan haji.
"Dan juga bagaimana pelunasan-pelunasan dari BPIH itu juga jangan terlalu mepet, tapi minimal 6 bulan sebelumnya agar pemerintah bisa menyiapkan waktu dan juga hal-hal yang terbaik," kata Dailami.
Dalam pembahasan itu, ia turut menyoroti sengkarut pelayanan haji 2025, khususnya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
"Gimana kan kemarin 2025 kita banyak lihat kendala-kendala dalam hal transportasi, dalam hal konsumsi dan lain-lain," kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah, yang ditargetkan rampungn pada Selasa (26/8/2025).
"Jadi memang kenapa undang-undang ini jadi cepat begitu ya, harus diputuskan segera. Karena memang kita berpacu dengan waktu dan juga harus ada perbaikan-perbaikan ke depannya," kata Senator Provinsi DKI Jakarta itu.
