Eks Pimpinan KPK: 2,5 Bulan Sahkan RUU Perampasan Aset Sulit

15 Sep 2026, 14:57 WIB

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Amien Sunaryadi mengusulkan pengaturan awal perampasan uang tunai dan logam mulia mencurigakan.
Target pengesahan dalam dua setengah bulan dinilai sulit karena perumusan undang-undang kompleks.
Usulan legislasi mencakup tiga tahap, termasuk kekayaan penyelenggara negara dan aset non-conviction based.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, mengusulkan RUU Perampasan Aset tahap pertama difokuskan pada perampasan uang tunai dan logam mulia mencurigakan. Usulan itu disampaikan dalam RDPU Komisi III DPR RI saat pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan, target Komisi III mengesahkan RUU ini dalam waktu 2,5 bulan sangat sulit. Amien menilai, waktu pembahasan yang terbatas membuat RUU yang kompleks sulit dirumuskan sekaligus. RUU Perampasan Aset sendiri ditargetkan akan disahkan pada Desember 2026.

“Dua setengah bulan untuk merumuskan undang-undang yang complicated akan sangat sulit. Karena itu, usul saya yang dirumuskan terlebih dahulu adalah Undang-Undang Perampasan Uang Tunai dan Logam Mulia yang Mencurigakan," kata dia, dikutip Selasa (15/9/2026).

1. Fokus uang tunai dan logam mulia
Amien Sunaryadi (kanan) menerima GRC Lifetime Achievement Award 2025 dari Asosiasi Governansi, Manajemen Risiko & Kepatuhan (GRK). (Dok. PGN)
Amien mengusulkan, tahap pertama adalah mengatur soal uang tunai dan logam mulia mencurigakan. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menyasar hasil kejahatan sekaligus aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
“Jadi kesimpulan saya seperti itu. Karena itu untuk perampasan aset untuk kepentingan pemberantasan kejahatan-kejahatan, untuk menarik hasil kejahatan, sebaiknya kita fokus ke empat jenis aset tersebut," kata Amien.
2. Suap dinilai lebih perlu dikejar
(Ilustrasi korupsi (IDN Times/Arief Rahmat)
Dia menyoroti pemberantasan korupsi yang selama ini banyak mengejar kerugian keuangan negara, sementara studi ilmiah disebut menunjukkan suap-menyuap sebagai jenis korupsi yang banyak terjadi.
“Tapi penegak hukum selalu yang dikejar-kejar adalah kerugian keuangan negara," kata dia.
Dia juga mempertanyakan akurasi perhitungan kerugian negara dalam sejumlah perkara.
3. Tiga tahap hingga non-conviction based
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)
Amien menawarkan tiga tahap legislasi, yaitu perampasan uang tunai dan logam mulia mencurigakan, perampasan kekayaan penyelenggara negara yang tidak seimbang atau illicit enrichment, lalu perampasan aset non-conviction based yang diintegrasikan dengan conviction based.
“Nah, dalam pelaksanaan atau perumusan Undang-Undang Perampasan Aset secara strategis ini, saya usulkan DPR mengikuti, paling tidak Komisi III mengikuti konsep legislation life cycle," kata dia.