Fahri Hamzah: Presiden Prabowo Gunakan Hak Prerogatif Demi Kerukunan
Presiden Prabowo dinilai bijak dalam mengambil kebijakan amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
Penggunaan hak konstitusional Presiden Prabowo disambut sebagai kabar gembira dan menunjukkan sikap tegas untuk kembali membawa kerukunan masyarakat.
Langkah Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi diharapkan dapat menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan.
Jakarta, IDN Times – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai arif dan bijak saat menetapkan kebijakan pemberian amnesti dan abolisi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pebisnis Tom Lembong.
1. Respons cepat isu perpecahan bangsa
Menurut Politisi Fahri Hamzah, langkah tersebut merupakan reaksi cepat pemerintahan Prabowo dalam merespons isu perpecahan bangsa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80.
“Reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan oleh Prof. Sufmi Dasco Ahmad juga menunjukkan kemampuan membaca sinyal kuat dari Presiden untuk mengakhiri pembelahan masyarakat dan memulai rekonsiliasi besar, khususnya menjelang bulan proklamasi 17 Agustus 2025 ke-80,” ujar Fahri Hamzah, Kamis (31/7), melalui akun resmi X-nya.
2. Menjadi kabar gembira
Fahri menilai penggunaan hak konstitusional yang dimiliki Presiden Prabowo ini menjadi kabar gembira di tengah upaya segelintir pihak yang mencoba memecah belah bangsa.
“Bagi saya, ini kabar gembira yang mengharukan di tengah kehendak sebagian pihak untuk terus memecah belah. Presiden datang dengan sikap tegas menggunakan kewenangannya untuk memutuskan sesuatu yang berdampak besar bagi kembalinya kerukunan masyarakat,” jelas Fahri.
3. Upaya menyatukan bangsa
Ia menambahkan bahwa langkah Prabowo tersebut merupakan ikhtiar untuk kembali menyatukan bangsa.
“Semoga penggunaan hak konstitusional Presiden Prabowo ini dapat kita lihat sebagai upaya untuk menyatukan kembali bangsa besar ini dari ancaman perpecahan,” imbuhnya.
Keputusan DPR menyetujui pemberian amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, tertuang dalam Surat Presiden Nomor 42/Pres/072725 tanggal 30 Juli 2025. Abolisi dan amnesti diketahui merupakan dua bentuk hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana. (WEB)
*Artikel ini merupakan kerja sama antara IDN Times dan Tim Komunikasi Prabowo
