Gagal Ginjal Akut 2022 Jadi Sejarah Kelam, BPOM Perketat Pengawasan
- BPOM menyebut gagal ginjal akut 2022 akibat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirop sebagai sejarah kelam pengawasan obat Indonesia.
- Pemerintah menangani anak-anak terdampak melalui koordinasi, sementara produk bermasalah ditarik dan sejumlah industri dikenai tindakan hukum hingga penutupan.
- BPOM memperketat GMP serta penerbitan sertifikat obat dan pangan, dengan pengawasan dari bahan baku sampai produk akhir untuk mencegah cemaran.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebut kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada 2022 sebagai sejarah kelam dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia.
Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni memperketat penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) untuk memastikan produk terbebas dari cemaran sebelum mendapatkan sertifikat.
"Ini sejarah kelam tahun 2022 dan kami bertekad ini tidak akan terjadi lagi untuk masa-masa depan. Salah satu poin yang paling ketat kami perketat dalam yang disebut dengan Good Manufacturing Practice," ujar Taruna dalam Forum Menenun Kebijakan, Senin (14/9/2026).
1. Negara tetap tanggung jawab
Seorang petugas BPOM Semarang memeriksa sampel bahan makanan yang dikumpulkan di lokasi takjil Muladi Dome Undip Semarang.(IDN Times/Fariz Fardianto) Dia menjelaskan, kasus gagal ginjal akut pada 2022 berkaitan dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak semestinya terdapat dalam sediaan farmasi, khususnya obat dalam bentuk sirop.
Menurutnya, BPOM tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Penanganan terhadap anak-anak yang terdampak juga telah dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah, sementara sejumlah industri yang bermasalah telah ditindak.
"Yang jelas negara tidak boleh tinggal diam tanpa tanggung jawab, kita tetap menjalankan tanggung jawab itu," katanya.
2. Sejumlah industri dijatuhkan sanksi sampai ditutup
Pemerintah memberikan santunan pada korban gagal ginjal akut di Kemenko PMK, Rabu (10/1/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Taruna menyebut, sejumlah industri yang bermasalah telah mendapatkan tindakan hukum. Produk yang bermasalah ditarik dari peredaran, sementara terhadap industri tertentu juga dilakukan penindakan hingga penutupan berdasarkan proses hukum.
"Ada beberapa industri yang bermasalah yang menyebabkan produksi itu telah ditindaki itu juga lewat sebuah keputusan pengadilan, yang intinya itu sudah ditindaki produknya, ditarik produknya dan industrinya bahkan ditutup. Jadi, sekarang kita belajar dari kejadian itu," ucapnya.
3. Perketat penerbitan sertifikat
Ilustrasi warga tengah menjaga pasien anak yang menderita gagal ginjal akut (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra) Di sisi lain, BPOM juga memperketat penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik maupun sertifikat cara pembuatan pangan yang baik. Pengawasan dilakukan sejak bahan baku hingga produk akhir untuk memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan sebelum produk mendapatkan pengesahan.
"Artinya dalam produk-produk berikutnya tidak perlu lagi kita pastikan tidak ada lagi cemaran-cemaran sebelum sertifikat itu keluar," kata Taruna.
