Ikut Petisi Tolak Gereja, Wali Kota Cilegon Berdalih Supaya Kondusif
Jakarta, IDN Times - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menghadiri undangan diskusi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait petisi penolakan pembangunan gereja di wilayahnya.
Dia menuturkan, petisi itu merupakan keinginan masyarakat Cilegon. Sebelumnya, sejumlah tokoh lain seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga turut menandatangani petisi tersebut.
"Intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPD dan para wakil juga," ujar Helldy di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
1. Jaga kondusifitas masyarakat Cilegon
Helldy juga menjelaskan, dia ikut dalam petisi itu sebagai bentuk menjaga supaya masyarakat tetap kondusif.
"Karena itu kan, kami menjalankan selaku Wali Kota Cilegon perihal mengenai kondusifitas tentunya," kata dia.
Selain itu, Helldy beralasan, dia ingin menjalankan amanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
"Kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah Cilegon sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pasal 12 E, menjaga ketertiban, keamanan," ucap dia.
2. Menag undang Wali Kota Cilegon terkait petisi tolak pembangunan gereja
Sebelumnya, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, viral di media sosial setelah ikut menandatangani petisi menolak pembangunan gereja. Karena ada peristiwa itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengundang Helldy untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi.
"Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.
3. Diskusi Menag dan Wali Kota Cilegon dihadiri berbagai pihak
Yaqut menjelaskan, ada sejumlah pihak yang diundang dalam diskusi dengan Wali Kota Cilegon. Mereka adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.
Dari internal Kemenag, hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.
"Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insyaallah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” ucap dia.
