Inpres Prabowo: Anggaran Kementerian ATR Disunat Rp2 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid memaparkan instansi yang ia pimpin mendapat pemotongan anggaran semula sebesar Rp2.305.792.000 atau 35,72 persen.
Hal itu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tentang kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Sebelum ada kebijakan efisiensi, anggaran Kementerian ATR mencapai Rp6.454.781.052.000
Kemudian, pemotongannya dikurangi menjadi 31,17 persen, sehingga kini jumlah anggaran Kementerian ATR yang disunat oleh Kemenkeu menjadi Rp2.011.800.000.000. Maka, anggaran yang tersisa mencapai Rp4.442.981.052.000.
"Dengan rincian program sebagaimana ada di dalam slide yang kami paparkan. Jadi, pagu kami sebelum ada efisiensi Rp6.454.781.052.000. Kami mendapatkan efisiensi Rp2.011.800.000 atau ekuvalen dengan 31,17 persen," ujar Nusron ketika berada di ruang rapat komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2025).
Sebelumnya, di kantor Kementerian ATR, Nusron mengaku pasrah dan menjalani besaran pemotongan anggaran yang telah didapat kementeriannya. Ia pun tak menampik pemotongan anggaran tersebut bisa menganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Rapat yang diadakan oleh komisi II DPR pada hari ini turut mengundang instansi atau lembaga yang menjadi mitra-mitranya. Fokus utama untuk membahas pemotongan anggaran di instansi yang jadi mitra komisi II.
Pemotongan anggaran yang dilakukan secara besar-besaran itu sudah mulai dikeluhkan oleh sejumlah ASN dan tenaga honorer. Sebab, dampaknya hingga ke kebijakan memutus kontrak bagi tenaga honorer di instansi pemerintah.
Adapun langkah efisiensi itu sesuai instruksi Presiden Prabowo yang ingin menghemat anggaran pada 2025 hingga Rp306,7 triliun.
