Ketua DPRD DKI dan ADPSI Akan Hadap Mendagri Bahas Tunjangan
- Tunjangan rumah paling tinggi di Jawa Tengah, bukan di DKI
- Tunjangan harus ada aturan mengikat, tidak bisa dilakukan serta merta
- Gaji DPRD DKI capai ratusan juta, total pendapatan dapat menembus Rp130–139 juta per bulan
Jakarta, IDN Times - Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan melakukan audiensi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi tunjangan rumah yang kini jadi sorotan publik.
"Pak Ketua kita selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia mau audiensi ke Pak Menteri (Mendagri) bersama Ketua ADPSI. Saya belum tahu jadwalnya besok atau Senin (Minggu depan)," ujar pria yang disapa Aga di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2026).
1. Tunjangan rumah paling tinggi Jawa Tengah
Dia menerangkan peraturan terkait tunjangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan aturan yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi, lanjut Aga, besaran tunjangan untuk DPRD tiap daerah berbeda.
"Karena ini kan peraturannya berlaku umum. Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai Rp79 juta, kita Rp78 juta," katanya.
2. Tunjangan harus ada aturan mengikat
Terkait keputusan fraksi yang sepakat dievaluasi bahkan turun, Aga menegaskan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan serta merta karena ada aturan yang mengikat.
"Sebenarnya enggak bisa langsung serta merta ya. Harus ada peraturan yang mengikat juga ya, biar nggak salah ya. Karena kan selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," katanya.
3. Gaji DPRD DKI capai ratusan juta
Berdasarkan slip gaji bulan Juli 2025 yang dipublikasikan Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah total penerimaan bruto anggota dewan mencapai Rp106,5 juta per bulan. Setelah potongan pajak dan kewajiban partai politik, gaji bersih atau take-home pay yang diterima hanya sekitar Rp60,4 juta.
Berikut rincian Penerimaan Tetap (Slip Bulanan)
Uang representasi: Rp2,4 juta
Uang paket: Rp240 ribu
Tunjangan jabatan: Rp3,48 juta
Tunjangan beras: Rp150 ribu
Tunjangan Badan Musyawarah: Rp217.500
Tunjangan Badan Anggaran: Rp217.500
Tunjangan perumahan: Rp70,4 juta (anggota) – Rp78,8 juta (pimpinan)
Tunjangan komunikasi intensif: Rp21 juta
Total bruto: Rp106,5 juta
Rincian Potongan
Pajak penghasilan (PPh 21): Rp23,9 juta
Setoran ke fraksi: Rp4 juta
Iuran ke DPP partai: Rp8 juta
Iuran ke DPD/DPW: Rp10 juta
BPJS: Rp120 ribu
Total potongan: Rp46 juta lebih
Dengan potongan tersebut, gaji bersih Ima tercatat Rp60,4 juta per bulan.
Selain penerimaan tetap di atas, anggota DPRD DKI juga berhak atas tunjangan periodik atau berbasis kegiatan, di antaranya:
Tunjangan reses: kurang lebih Rp22,8 juta per kegiatan, cair 3 kali setahun (dirata-rata sekitar Rp5,7 juta per bulan).
Tunjangan transportasi: sekitar Rp21,5 juta per bulan untuk anggota.
Kompensasi rapat alat kelengkapan dewan: bisa mencapai Rp7sampai 10 juta per bulan, tergantung kehadiran rapat.
Tunjangan operasional pimpinan DPRD: berkisar Rp9,6 sampai 18 juta per bulan (khusus ketua dan wakil ketua).
Jika komponen variabel ini ikut dihitung, maka total pendapatan seorang anggota DPRD DKI dapat menembus Rp130–139 juta per bulan
