Marak Isu Militerisasi dan Otoritarianisme, Menteri HAM: Itu Imajinasi
- Menteri HAM Natalius Pigai membantah tuduhan militerisasi dan otoritarianisme di pemerintahan Prabowo Subianto.
- Pigai menyatakan opini yang berkembang tentang isu ini tidak sesuai dengan kenyataan dan berlebihan hingga terkesan menyindir.
- Dia mengklaim bahwa militerisme dan otoritarianisme yang dianggap seperti orde baru adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai buka suara soal fenomena penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Hal ini jadi sorotan usai anggota TNI menempati posisi strategis tanpa mundur dari satuannya dan dianggap seolah-olah jadi militerisasi seperti era Orde Baru.
Dia mengatakan, kekhawatiran soal kembalinya nuansa militerisme dan otoritarianisme di pemerintahan Prabowo Subianto adalah imajinasi belaka. Karena hal itu lahir dari memori yang kelam di pemerintahan orde baru.
“Peristiwa yang pernah terjadi, memori-memori pada masa lampau, yang terjadi seakan-akan kita menghadirkan (memori itu) dalam imajinasi semua orang," kata dia di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
1. Sebut ini tuduhan yang kejam, berlebihan, dan menyindir
Eks komisioner Komnas HAM mengatakan opini yang berkembang soal isu ini tidak sesuai dengan kenyataan dan berlebihan hingga terkesan menyindir.
"Sikap saya hari ini adalah tuduhan-tuduhan yang kejam, berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif terkait militarisasi kembalinya otoritarianisme, orde baru, demokrasi, dan masa depan HAM di Indonesia," katanya.
2. Hal yang sangat tidak mungkin terjadi
Dia mengklaim militerisme dan otoritarianisme yang dianggap seperti orde baru adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi.
"Kalau militerisasi kembali seperti nuansa Orde Baru, saya katakan sangat tidak mungkin," katanya.
3. Prabowo dipilih lewat proses demokrasi
Dia menjelaskan, bahkan Presiden Prabowo Subianto adalah kepala negara yang sudah dipilih lewat proses demokrasi yanga da dan bahkan ada lebih dari 30 wakil menteri yang berasal dari latar belakang aktivis.
"Yang pernah datang membangun peradaban demokrasi, mengantar reformasi," kata dia.
