MenPANRB Sebut Kepala Daerah Penentu Arah Birokrasi
- Prabowo minta birokasi harus lebih responsif dan tak menyulitkan masyarakat
- Pemerintah daerah diharapkan bisa ikut berikan kontribusi maksimal capai target pembangunan
Jakarta, IDN Times – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, mengatakan, para pemimpin, khususnya kepala daerah, bukanlah sekadar jabatan, tetapi menjadi penentu arah birokrasi. Menurut dia, keberadaan kepala daerah sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional.
“Kenapa? Karena kepala daerah adalah ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif,” ujar Rini saat menjadi pembicara dalam retreat kepala daerah gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025).
Rini mengatakan, transformasi birokrasi menjadi hal yang tidak terelakkan. Pasalnya, situasi global saat ini diwarnai oleh berbagai tantangan. Sejalan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat juga dituntut agar lebih agile dan adaptif. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1. Prabowo minta birokasi harus lebih responsif dan tak menyulitkan masyarakat
Rini mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi yang digalakkan pemerintah harus lebih responsif dan tidak menyulitkan masyarakat.
Implementasi kebijakan juga perlu dipercepat. Selain itu, arahan Presiden lainnya menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah.
“Penguatan koordinasi antarlembaga ini tidak hanya bagaimana cara mengorkestrasikan dinas-dinas di bawah kepemimpinan Bapak, tetapi cara Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lainnya,” kata Rini.
2. Pemerintah daerah diharapkan bisa ikut berikan kontribusi maksimal capai target pembangunan
Ia menekankan, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai target pembangunan.
Rini menambahkan, Presiden Prabowo memberikan atensi serius terhadap reformasi birokrasi. Oleh karena itu, posisi Kementerian PANRB dalam struktur kabinet bukan lagi di bawah koordinasi kementerian koordinator, melainkan langsung di bawah Presiden.
“KemenPANRB saat ini diberikan peran sebagai Chief Operating Officer atau COO-nya pemerintah. Tentunya salah satu tugasnya adalah agar menjaga tata kelola, dan mekanisme tata kelola pemerintahan, agar supaya birokrasi itu terus berkelanjutan,” kata Rini.
3. Reformasi birokrasi menyangkut transformasi pemerintahan secara menyeluruh
Ia mengatakan, reformasi birokrasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut transformasi pemerintahan secara menyeluruh. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga terus dipacu agar dapat dioptimalkan dengan baik. Dengan begitu, kepercayaan publik akan semakin meningkat
“Oleh karena itu, saya melihat bahwa kepemimpinan Bapak dan Ibu di daerah masing-masing itu akan membawa birokrasi di daerah akan menjadi lebih signifikan,” kata dia.
