Luhut Sampaikan 53 Program Percepatan untuk Prabowo, Apa Saja?

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan 53 program percepatan atau quick wins yang akan menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan utama bangsa, sekaligus mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Kami tadi menyampaikan ada 53 quick wins Presiden yang segera bisa diumumkan secara bertahap,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024). Beberapa program di antaranya mencakup isu lingkungan, digitalisasi, serta reformasi sistem pengadaan pemerintah.
1. Penanganan polusi udara Jakarta jadi prioritas

Salah satu prioritas yang disebutkan Luhut adalah penanganan polusi udara di Jakarta. Menurutnya, langkah-langkah konkret terkait masalah ini akan segera diumumkan oleh pemerintah.
Selain itu, peluncuran e-Katalog versi 6 menjadi agenda besar lainnya. Sistem ini, yang dijadwalkan rilis bulan depan, akan mencakup 95 persen belanja APBN. Luhut menyebut bahwa implementasi e-Katalog versi terbaru ini dapat mengurangi inefisiensi di pemerintahan secara signifikan.
"Kalau tercapai, kita bisa menghemat kebocoran anggaran yang mencapai 35-40 persen, atau bahkan lebih dari 40 persen, yang setara dengan sekitar 70 miliar dolar. Dengan efisiensi ini, separuhnya saja sudah memberi dampak besar," ucap dia.
2. Digitalisasi dan teknologi pemerintahan

Langkah penting lainnya adalah digitalisasi data di seluruh kementerian dan institusi pemerintahan. Tujuannya, kata Luhut, mengintegrasikan semua sistem informasi untuk mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan berbasis data.
“Digitalisasi ini nanti bermuara pada government technology. Presiden sudah memutuskan agar ini segera dilaksanakan,” kata dia.
3. Pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun

Luhut optimistis bahwa kombinasi kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan transparan, sehingga daya saing ekonomi Indonesia meningkat.
Dengan 53 program percepatan ini, pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan dapat mempercepat realisasi reformasi struktural yang menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia.
"Jadi, kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan, itu segera akan dilakukan," ujar Luhut.