PDIP Minta Pertamina Beri Warga Kompensasi
Jakarta, IDN Times - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina di Jalan Palmerah Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025). Mereka memeriksa langsung soal kabar Pertamax dioplos sehingga kualitasnya tidak sesuai standar.
Kader PDIP yang hadir dalam sidak itu di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto dan sejumlah jajaran Anggota Komisi VI DPR RI yakni Mufti Aimah Nurul Anam; Darmadi Durianto; Rieke Diah Pitaloka; Sadarestuwati; Ida Nurlaela Wiradinata; Budi Sulistyono; dan GM Totok Hedisantosa.
1. Pertamina diminta beri kompensasi untuk masyarakat yang dirugikan
Anggota Komisi VI DPR RI dari F-PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam mendorong agar Pertamina memberikan kompensasi apabila memang benar ada masyarakat yang dirugikan.
“Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa dirugikan untuk bagaimana mereka diberikan kompensasi, kalau itu memang benar-benar terjadi,” kata dia usai didampingi di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).
2. PDIP setuju panja untuk usut korupsi Pertamina segera dibentuk
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mendukung penuh pembentukan panitia kerja (panja) khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.
Sebab, kasus tersebut mengungkap adanya dugaan pengoplosan BBM. Ia pun mengatakan, banyak dari Anggota DPR Komisi VI yang meminta agar panja segera dibentuk.
"Sudah banyak permintaan dari anggota Komisi 6 mendorong keberadaan panja ini. Saya pun setuju," ucap dia.
3. Bos Pertamina minta maaf
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi di badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi tersebut.
Permintaan maaf itu terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di anak usaha Pertamina periode 2018 hingga 2023.
"Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," kata dia dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025).
