Pemerintah Mau Batasi Akun Anonim, Daftar Medsos Pakai KTP-Nomor HP
- Pemerintah mempertimbangkan pembatasan akun media sosial anonimus untuk menekan hoaks.
- Muhammad Qodari menyebut pendaftaran akun dapat menggunakan nomor HP atau KTP.
- Mekanisme kebijakan belum dirinci, sementara pemerintah terus membuat klarifikasi untuk melawan DFK.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengungkapkan rencana pemerintah membatasi akun media sosial (medsos) anonimus. Menurutnya, pembatasan itu dilakukan untuk menekan hoaks.
"Kita pikirkan mekanisme-mekanisme yang bisa secara komprehensif bisa menurunkan jumlah hoaks. Nah kalau saya lihat ya, hoaks itu biasanya keluar dari akun-akun anonim. Jadi ya cara menurunkan hoax itu adalah dengan mengurangi akun anonim," kata Qodari saat ditemui usai acara di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
1. Daftar akun media sosial pakai nomor HP atau KTP
Ilustrasi Media Sosial. (IDN Times/Aditya Pratama) Qodari menyebut, untuk menekan jumlah akun anonimus, salah satunya dengan menerapkan kebijakan pendaftaran medsos dengan menggunakan nomor HP atau KTP.
"Nah agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP. Sama dengan sekarang ini kan nomor-nomor HP kita kan ada alas identitasnya kan? Dan kalau kawan-kawan ingat, dulu ini diambil kebijakan untuk mengurangi adanya penipuan dan yang lain-lain," ucapnya.
2. Banyak penipuan di medsos
Ilustrasi polarisasi di media sosial. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Terlebih, kata Qodari, di medsos juga marak penipuan yang biasa dilakukan oleh akun anonimus maupun akun yang tidak jelas kepemilikannya.
"Kita tahu juga sekarang lewat media sosial juga banyak penipuan, baik investasi, atau misalnya love scam dan seterusnya. Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoax itu akan berkurang," ungkapnya.
3. Belum merinci bagaimana mekanismenya
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari saat ditemui usai acara di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Ia menegaskan, apabila akun medsos anonim bisa diberantas, maka hoaks juga akan berkurang. Namun ia belum merinci bagaimana mekanisme pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim ya, maka kemudian hoaks itu akan berkurang. Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan," ungkap Qodari.
Qodari memastikan, pemerintah terus berupaya melawan narasi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Salah satunya dengan aktif membuat klarifikasi.
