Prabowo: Sumatra Terkendali, Ada Teriak Ingin Bencana Nasional

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menjawab soal desakan peristiwa di Sumatra sebagai bencana nasional. Menurut dia, situasi di Sumatra terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi terhadap kinerja cepat dan kolaboratif dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta tim SAR gabungan. Dia juga mengapresiasi pekerja Pertamina, PLN, dan PU yang hadir di lokasi-lokasi sulit dan bekerja bersama relawan.

Prabowo mengingatkan untuk mewaspadai pihak-pihak yang cenderung mencari kesalahan atau kambing hitam, terutama dari kalangan elite. Dia bahkan mencurigai adanya motivasi politik atau kekuatan asing yang tidak suka melihat Indonesia kuat. Menurut dia, pihak-pihak ini menyebarkan narasi bohong bahwa pemerintah tidak hadir.

"Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat, ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," kata dia.

Sebagai bukti kehadiran negara, Prabowo pun membeberkan skala pengerahan masif. Dia mengatakan, lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, serta lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari dikerahkan untuk pengiriman logistik. Ke depan, pemerintah juga akan segera membentuk Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Prabowo juga menargetkan pembangunan 2 ribu hunian sementara atau permanen sudah bisa dimulai pekan ini dengan menggunakan lahan milik negara, PTPN, atau konsesi hutan. Prabowo juga telah memerintahkan transfer dana operasional langsung Rp20 miliar untuk semua gubernur terdampak dan Rp4 miliar untuk 52 bupati/wali kota terdampak.

Presiden mengatakan, ketersediaan anggaran APBN untuk penanganan bencana ini berkat kebijakan efisiensi yang diterapkan di awal pemerintahannya. Dia mengatakan, kebijakan ini sempat menuai kritik dan serangan, tetapi terbukti berhasil menghemat ratusan triliun rupiah dan mengurangi kebocoran anggaran.

"Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang," ucap dia.