Sahroni Semprot KPK soal OTT Bupati Kolaka Timur: Jangan Bikin Gaduh!
- Sahroni sentil KPK jangan bikin gaduh terkait kabar ITT Bupati Kolaka Timur
- Legislator NasDem nilai KPK berpotensi ciptakan opini sesat terkait OTT Bupati Kolaka Timur
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis kaget disebut terjaring OTT KPK
Jakarta, IDN Times – Partai NasDem mengklarifikasi informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. Dia mengatakan, Abdul Azis saat ini sedang mengikuti rangkaian Rakernas Partai NasDem yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," kata Sahroni di Makassar, Kamis (7/8/2025).
1. Sahroni sentil KPK jangan bikin gaduh
Sahroni menyebut, OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Ia mengatakan, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta, karena Abdul Azis sedang berada di Makassar, mengikuti agenda partai secara resmi.
Ia juga menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik, padahal belum ada proses hukum yang berjalan secara formal.
"Kalau Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," kata Sahroni.
2. Legislator NasDem nilai KPK berpotensi ciptakan opini sesat
Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menilai, pernyataan KPK terkait OTT Bupati Kolaka Timur berpotensi menciptakan opini sesat. Ia menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, apalagi menjelang agenda internal partai.
Rudianto mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan, hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan.
“Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah. Hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan," kata Rudianto.
"Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas," imbuhnya.
3. Abdul Azis kaget disebut terjaring OTT KPK
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis membantah kabar dirinya terkena OTT KPK. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut setelah kader lain menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut.
"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut Rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," kata dia.
Diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku, pihaknya telah melakukan OTT terhadap kepala daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Ia diamankan bersama sejumlah pihak di sebuah rumah makan di Makassar, dalam dugaan kasus suap. Namun hingga kini, KPK belum menyebut secara resmi nama-nama pihak yang dimaksud dalam OTT tersebut.
