Survei: Publik Nilai Isu Ijazah Jokowi Palsu Permainan Politik
- Survei CISA menunjukkan 89,87% responden percaya isu ijazah palsu Jokowi dimainkan untuk kepentingan politik lawan.
- 51,35% responden sangat percaya klarifikasi Jokowi, 47,35% sangat percaya klarifikasi UGM terkait isu tersebut.
- Mayoritas responden mendukung langkah hukum Jokowi terkait penyebaran isu ijazah palsu meski tingkat dukungan bervariasi.
Jakarta, IDN Times - Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei yang dilakukan pada 9-15 Mei 2025, terkait dengan pandangan publik terhadap isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.
Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrova, mengatakan respoden dalam survei tersebut merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun dan memiliki hak pilih, serta berasal dari latar belakang yang aktif mengikuti isu-isu politik dan hukum seperti akademisi, pengamat, aktivis NGO, mahasiswa, peneliti, hingga politisi.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan studi ini.
Jumlah responden dalam survei mencapai 950 orang, dengan margin of error sebesar sekitar 2,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
1. Responden anggap isu ijazah Jokowi palsu dimainkan lawan politik
Dalam survei tersebut, kata Herry, publik menilai isu ijazah palsu merupakan permainan politik.
"Dalam survei ini, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi," ujar Herry dalam rilis survei bertajuk "Survei Nasional: Pandangan Publik terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi" di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menyebut, angka tersebut merefleksikan persepsi luas di kalangan masyarakat, tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi lebih bernuansa politis ketimbang faktual. Sentimen publik itu, kata dia, tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga pada kepercayaan terhadap institusi akademik yang bersangkutan.
2. Tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi
Lebih lanjut, CISA juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap klarifikasi yang telah disampaikan langsung Presiden Jokowi serta Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan.
"Sebanyak 51,35 persen responden sangat percaya, dan 25,35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Bagaimana persepsi responden terhadap klarifikasi dari UGM? Trennya semirip dan positif. Sebanyak, 47,35 persen responden sangat percaya, 25,76 persen cukup percaya," kata dia.
3. Bagaimana respons publik terhadap langkah hukum yang diambil Jokowi?
Pada pertanyaan lain, responden juga diminta menilai langkah hukum yang diambil Jokowi terkait penyebaran isu ini. Mayoritas responden mendukung pendekatan hukum tersebut, meski tingkat dukungan bervariasi dalam kategorinya.
Sebanyak 29,60 persen responden menilai langkah itu cukup tepat, 21,10 persen menilai tepat, dan 6,7 persen menyatakan sangat tepat. Di sisi lain, 18,5 persen menilai langkah tersebut kurang tepat, sedangkan 15,5 persen menilai tidak tepat.
"Dan saya pribadi menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Bahkan dalam konteks ini, sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi sendiri. Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi," ucap dia.
