Utak-atik Ongkos Haji 2025 demi Janji
- Kuota haji Indonesia tahun 2025 tetap sebanyak 221 ribu orang, sama dengan tahun sebelumnya
- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah diusulkan sebesar Rp93.389.684,99 untuk tahun 2025
- Pemerintah masih mengkaji agar biaya tersebut bisa diturunkan hingga Rp85 juta sampai Rp87 juta tanpa mengurangi kualitas pelayanan
Jakarta, IDN Times - Indonesia mendapat kuota haji dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebesar 221.000 orang pada 2025. Jumlah ini, kata Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar, sama dengan tahun sebelumnya.
"Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 H atau 2025 M untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang," kata Nasaruddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (30/12/2024).
Lebih jauh, Imam Besar Masjid Istiqlal itu turut mengungkapkan, petugas haji Indonesia saat ini berjumlah 2.210 orang. Jumlah ini dinilai belum ideal mengingat jumlah jemaah yang harus dilayani sebesar 221 ribu orang.
Karena itu, pihaknya akan terus berupaya untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapatkan tambahan kuota petugas, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.
1. Perbandingan biaya perjalanan ibadah haji 2024 dan 2025
Terkait biaya haji 2025, Nasaruddin menyatakan, pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 per jemaah. BPIH merupakan akumulasi dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan nilai manfaat yang diterima oleh jemaah haji.
"Untuk tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99," kata dia.
Bila dibandingkan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, BPIH yang diusulkan pemerintah untuk tahun 2025 hanya turun sekitar Rp20 ribu.
Sementara untuk BIPIH 2025, Nasaruddin menyampaikan, pemerintah mengusulkan sebesar Rp65.372.779,49. Jumlah ini naik Rp9,3 juta dibandingkan dengan BIPIH pada 2024 yang berjumlah Rp56.046.17.
Komponen BIPIH 2025 mencakup biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp34.386.390,68, akomodasi Makkah Rp15.232.011,90, akomodasi Madinah Rp4.454.403,48, biaya hidup Rp3.200.002,50, dan paket layanan masyair (sebagian) Rp8.099.970,94.
Angka ini didasarkan pemerintah dengan mempertimbangkan asumsi makro ekonomi Indonesia, nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah sebesar Rp16.000, dan nilai tukar Saudi Arabia Riyal (SAR) terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67.
"Kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini kita mengambil yang standarnya. Asumsi kurs SAR-nya terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67 per SAR-nya," kata dia.
2. Ada potensi ongkos haji turun
Kendati demikian, Kemenag masih terus mengkaji supaya biaya tersebut bisa diturunkan. Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Muhammad Syafi'i atau Romo Syafi'i menyampaikan, pihaknya masih mengutak-atik biaya haji tersebut supaya bisa ditekan. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan kementeriannya, BPIH bisa ditekan hingga Rp85 juta sampai Rp87 juta.
"Saya tadi udah bawa kajian-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai Rp87.000.000, Rp85.000.000. Tapi bisa disisir kembali, katanya bisa sampai Rp85.000.000. Insyaallah, insyaallah," kata Romo Syafi'i.
Artinya, kata dia, bila BPIH itu bisa ditekan di angka tersebut, maka tidak menutup kemungkinan biaya yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi lebih kecil dari yang diusulkan saat ini, yakni sebesar Rp65,3 juta.
Romo Syafi'i mengatakan, pihaknya tidak hanya ingin menurunkan nilai-nilai manfaat yang akan diterima oleh para jemaah, tetapi termasuk BIPIH.
"BIPIH-nya, ya kita bukan hanya ingin membuat penurunan di nilai manfaat. Tapi juga kita lebih serius untuk menurunkan BIPIH-nya," kata dia.
3. Penetapan biaya haji 2025
Menurut dia, pemerintah dan DPR berencana menetapkan biaya haji pada 10 Januari 2025. Sebab, pemerintah Indonesia saat ini sudah dikejar waktu untuk menyelesaikan pembiayaan haji terhadap pemerintah Arab Saudi.
"Itu rencana kita paling lama 10 Januari sudah ketok, supaya bisa combine dengan cepat," ujar dia.
Lebih lanjut, Romo Syafi'i mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji untuk menekan angka tersebut dari beberapa komponen yang ada.
Komponen BPIH saat ini ditetapkan menjadi 70 persen dan 30 persen. Namun, kata dia, pemerintah masih akan berupaya supaya komponen itu tetap 60 persen dan 40 persen seperti tahun lalu.
"Kita akan evaluasi kembali. Kemungkinan ada yang bisa kita kembalikan pada posisi yang seharusnya, sehingga tidak mesti 30 persen dan 70 persen. Tapi bisa tetap 40 persen dan 60 persen," kata dia.
4. Mempersingkat masa tinggal jemaah haji
Di sisi lain, kata dia, pihaknya saat ini juga mengkaji agar masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi dari 40-41 hari menjadi hanya 30 hari. Namun, untuk memperpendek masa tinggal tersebut embarkasi harus lebih banyak. Kemudian slot untuk mendarat di bandara di Arab Saudi juga harus lebih luas lagi.
"Itu gini, pertama embarkasi harus lebih banyak. Kedua, slot untuk mendarat di Arab Saudi itu harus lebih luas, kalau bisa maka itu memungkinkan kita memperpendek masa haji," tuturnya.
"Kalau enggak, tetap harus tunggu. Kalau satu hari cuma bisa turun 3 kali mendarat atau 2 kali mendarat, maka nggak mungkin, karena itu perlu ada slot untuk bertambah," imbuh dia.
5. Pembagian komponen biaya haji
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan agar pembagian komponen biaya haji jangan ditetapkan 70 persen dan 30 persen. Ia mengakui bahwa penetapan ini didasarkan pemerintah dengan memerhatikan kondisi perekonominal nasional yang sedang tidak baik.
Namun, dalam berpandangannya, bila komponen biaya haji itu langsung dibagi menjadi 70 persen dan 30 persen, maka masyarakat akan tersentak.
Waketum DPP PKB itu meyakini bila pemerintah bisa memangkas komponen biaya perjalanan haji, maka beban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan jemaah akan berkurang.
"Kemudian juga yang paling penting dari saya itu perjalanan haji sekarang ini jangan sampai nanti terjadi pembahasan pengurangan daripada biaya komponen haji, tetapi pokok daripada keabsahan pelaksanaan ibadah haji tidak diperhatikan," kata dia.
6. Menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan
Pemerintah sempat menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (27/12/2024). Dalam rapat itu, Nasaruddin menyebut, pemerintah tengah berupaya agar biaya BIPIH yang dibayar jemaah lebih murah ketimbang 2024. Meski begitu, fasilitas yang akan diterima jemaah tak dikurangi.
"Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji kita nanti lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah," ucap dia.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu menuturkan, pemerintah berupaya untuk menekan biaya haji 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanannya.
"Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua jadi itu di-warning juga buat kita," sambung dia.
Di saat pemerintah tengah mengutak-atik ongkos haji ini, dia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan berbagai persiapan, antara lain mempersiapkan petugas haji dan calon jemaah yang siap berangkat ke Tanah Suci.
Ia mengklaim, persiapan yang telah dilakukan sudah mencapai 80 persen. Makanya, ia berharap, siapa saja calon jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci dapat ditetapkan pada Januari 2024.
"Karena siapa yang istita'ah, siapa yang enggak istita'ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80 persen dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi," kata dia.
