Ardern Bantah Selandia Baru Akan Keluar dari Persemakmuran Inggris
Tangerang Selatan, IDN Times - Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pada Senin (12/9/2022) mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan langkah apapun untuk mengubah negara tersebut menjadi republik. Hal itu diungkap pascakematian Ratu Elizabeth II.
Sebelumnya, Ardern beranggapan bahwa Selandia Baru kemungkinan berubah menjadi republik, dan akan terwujud dalam masa hidupnya, bukan pada masa jabatannya.
“Ada perdebatan, mungkin selama beberapa tahun, itu hanya kecepatannya, dan seberapa luas perdebatan itu terjadi. Saya telah membuat pandangan saya menjadi jelas berkali-kali. Saya percaya ke sanalah Selandia Baru akan menuju (republik) pada waktunya. Saya percaya itu mungkin terjadi dalam hidup saya,” kata Ardern.
”Tetapi saya tidak melihatnya sebagai tindakan jangka pendek atau apapun yang ada dalam agenda dalam waktu dekat," lanjutnya.
1. Tidak ada urgensi bagi Selandia Baru untuk referendum
Kematian Ratu Elizabeth II dan kenaikan takhta Raja Charles III telah memunculkan perdebatan mengenai perubahan sistem republik di berbagai negara. Ardern mengungkapkan, menjadi republik bukanlah sesuatu yang direncanakan oleh pemerintahannya dan tidak bersifat urgen.
"Seperti yang saya katakan, sebagian besar sebenarnya karena saya tidak pernah merasakan urgensinya. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah perdebatan besar dan signifikan. Saya tidak berpikir itu akan atau harus terjadi dengan cepat," kata Ardern, dikutip dari AP.
Di bawah sistem saat ini, Raja Inggris adalah kepala negara bagi Selandia Baru, yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal di negara persemakmuran itu. Peran tersebut dianggap ketika ada acara seremonial digelar.
Tidak hanya di Inggris dan Selandia Baru, Raja Charles III diketahui menjadi kepala negara bagi 13 negara lainnya, termasuk di Kanada, Jamaika, dan Australia.
Banyak masyarakat Selandia Baru telah berspekulasi bahwa perdebatan referendum hanya akan tercipta pada momentum tertentu, seperti setelah kematian Elizabeth. Ardern mengatakan, dia tidak akan mengaitkan dua peristiwa itu.
"Saya tidak pernah melampirkannya dengan cara itu," katanya.
2. Australia tidak akan referendum dalam waktu dekat
Sejak Anthony Albanese terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada bulan Mei, dirinya mulai meletakan dasar-dasar untuk pembentukan republik di negaranya.
Namun pada Minggu (11/9/2022), Albanese mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk perubahan, melainkan untuk memberi penghormatan kepada Elizabeth.
Albanese mengatakan, menggelar referendum bukanlah prioritas yang akan dilakukan pada awal masa jabatannya.
“Menurut saya yang terpenting adalah memperingati momen yang kita jalani sekarang, dan itu adalah momen refleksi kehidupan ratu yang luar biasa,” katanya, dikutip dari ABC.
3. Selandia Baru tetapkan hari libur nasional untuk mengenang Ratu Elizabeth II
Ardern juga mengumumkan bahwa Selandia Baru akan menandai kematian Ratu Elizabeth II dengan hari libur nasional pada 26 September. Nantinya, negara itu akan mengadakan upacara peringatan kenegaraan di ibu kota Wellington.
“Sebagai ratu Selandia Baru dan penguasa yang sangat dicintai selama lebih dari 70 tahun, sudah sepatutnya kita menandai hidupnya dengan pelayanan publik yang berdedikasi dengan upacara peringatan negara dan satu hari libur umum,” kata Ardern.
Gambar Elizabeth ditampilkan di berbagai uang kertas dan koin Selandia Baru. Hal itu mendorong bank sentral untuk memberitahu masyarakat bahwa mata uang itu tetap menjadi alat pembayaran yang sah pascakematiannya.
Pekan ini, Ardern mengatakan dirinya akan berangkat ke Inggris untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II.
