AS Tetapkan Ikhwanul Muslimin Mesir, Lebanon, Yordania adalah Teroris
- Pemerintah AS mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai organisasi teroris
- AS memberlakukan larangan dan sanksi terhadap jaringan Ikhwanul Muslimin serta melarang anggota masuk ke wilayah AS
- Ikhwanul Muslimin berkembang melalui jalur politik dan sosial di Mesir, Yordania, dan Lebanon, serta mendapat penolakan dari negara-negara tersebut
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin cabang Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai organisasi teroris. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (13/1/2026), menyusul terbitnya perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menginstruksikan percepatan proses pemblokiran kelompok tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi langkah awal dari komitmen berkelanjutan untuk menekan aksi kekerasan dan upaya pengacauan stabilitas oleh jaringan Ikhwanul Muslimin di berbagai wilayah.
"AS akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk menghilangkan sumber daya dari bab Ikhwanul Muslimin ini untuk terlibat atau mendukung terorisme,” imbuhnya, dikutip dari New York Post.
1. Pemerintah AS memberlakukan larangan dan sanksi terhadap jaringan
Aturan yang diberlakukan langsung menjadikan segala bentuk dukungan material kepada kelompok-kelompok itu sebagai pelanggaran hukum. Selain pembatasan bantuan, anggota aktif maupun mantan anggota Ikhwanul Muslimin juga dilarang memasuki wilayah AS, bersamaan dengan penerapan sanksi ekonomi untuk menghentikan aliran dana.
Departemen Keuangan AS memasukkan Ikhwanul Muslimin Mesir dan Ikhwanul Muslimin Yordania ke dalam daftar Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (SDGT) dengan alasan keterlibatan dalam dukungan terhadap Hamas. Lembaga itu juga mencantumkan Muhammad Fawzi Taqqosh, pemimpin Ikhwanul Muslimin Lebanon, sebagai SDGT. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan untuk Intelijen Terorisme dan Keuangan John K. Hurley menyatakan bahwa di balik citra damai, cabang Mesir dan Yordania disebut telah bekerja sama membantu teror Hamas serta mengganggu kedaulatan negara masing-masing.
2. Ikhwanul Muslimin berkembang melalui jalur politik dan sosial
Ikhwanul Muslimin berdiri pada 1928 atas gagasan cendekiawan Muslim asal Mesir, Hassan al-Banna. Seiring waktu, organisasi ini membangun cabang dan afiliasi di berbagai negara Timur Tengah, mulai dari partai politik hingga lembaga sosial, sembari menegaskan komitmen pada aktivitas politik yang damai.
Di Mesir, kelompok ini pernah mencatat kemenangan bersejarah dengan mengantarkan Mohamed Morsi memenangkan pemilihan presiden demokratis satu-satunya pada 2012.
Kepemimpinan Morsi berakhir setelah satu tahun akibat kudeta militer dan ia kemudian meninggal di penjara pada 2019. Sejak 2013, pemerintah Kairo melarang Ikhwanul Muslimin serta melakukan penindakan luas terhadap pimpinan dan anggotanya, yang mendorong mereka bergerak secara sembunyi atau meninggalkan negara tersebut.
Di Yordania, sayap politik Ikhwanul Muslimin yang bernama Front Aksi Islam berhasil meraih 31 kursi Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu 2024. Meski demikian, otoritas di Amman membubarkan organisasi itu pada tahun berikutnya dengan tudingan keterlibatan dalam rencana sabotase.
Di Lebanon, cabang Ikhwanul Muslimin yang dikenal sebagai al-Jamaa al-Islamiya masih memegang kursi di parlemen. Kelompok tersebut juga menyatakan dukungan kepada Hizbullah dalam front solidaritas Gaza melawan Israel, yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka sepanjang September 2024.
3. Penolakan dan kritik muncul dari Lebanon dan Mesir
Anggota Parlemen Lebanon Imad al-Hout menyatakan bahwa al-Jamaa al-Islamiya merupakan organisasi politik yang sah dan berlisensi resmi tanpa keterikatan dengan pihak asing.
"Evaluasi kekuatan politik Lebanon secara eksklusif diatur oleh konstitusi dan hukum Lebanon, dan bukan oleh klasifikasi politik eksternal yang terkait dengan konteks yang terkait dengan kepentingan dan kebijakan Amerika yang mendukung musuh Israel dan tidak terkait dengan realitas Lebanon," kata al-Hout, dikutip dari Al Jazeera.
Ikhwanul Muslimin cabang Mesir juga menolak perintah Trump dan mengingatkan bahwa pemerintahan AS sebelumnya selalu menahan diri untuk tak memasukkan mereka ke daftar teroris. Mereka menyebut fakta di lapangan tetap sama, sementara tekanan dari luar, khususnya Uni Emirat Arab dan Israel, dinilai mendorong Washington mengambil kebijakan yang lebih menguntungkan agenda asing dibanding kepentingan publik AS.
Di berbagai negara, organisasi-organisasi Ikhwanul Muslimin tetap menyuarakan kritik keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai perang genosida Israel di Gaza.
