Dokter Korsel Rencanakan Pemogokan Besar-besaran pada 18 Juni
Jakarta, IDN Times - Kelompok lobi dokter terbesar di Korea Selatan pada Minggu (9/6/2024) mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemogokan besar-besaran pada 18 Juni sebagai protes atas rencana reformasi layanan kesehatan.
Para dokter di negeri Gingseng itu menentang rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa baru di fakultas kedokteran, yakni sebanyak dua ribu orang mulai tahun depan. Ribuan dokter magang telah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada 20 Februari, sehingga memaksa rumah sakit besar untuk mengurangi layanan non-darurat dan menolak pasien di ruang gawat darurat.
Pemerintah mengatakan bahwa penambahakan kuota ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan dokter di masa depan.
1. Rencana pemerintah dianggap akan merusak sistem medis
Asosiasi Medis Korea (KMA), yang mewakili 140 ribu dokter di negara tersebut, mengatakan bahwa 74 persen anggotanya yang ikut serta dalam pemungutan suara menyetujui aksi kolektif itu.
Presiden Asosiasi, Lim Hyun-taek, mengatakan bahwa rencana pemerintah akan merusak sistem medis negara, dan tidak akan menyelesaikan masalah kronis seperti kurangnya dokter di bidang-bidang penting dan kompensasi yang tidak memadai.
“Dengan dukungan dari perwakilan di seluruh negeri, Asosiasi Medis Korea akan berdiri di garis depan dalam perjuangan menyelamatkan sistem medis,” kata Lim dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok medis, dikutip Reuters.
Ia mengatakan bahwa para anggota akan berhenti bekerja pada 18 Juni dan ada rencana untuk mengadakan unjuk rasa.
2. Pemogokan akan menambah tekanan besar pada layanan medis darurat
Sementara itu, pemerintah pada Minggu mengungkapkan penyesalan mendalam atas ancaman pemogokan besar-besaran yang dilakukan oleh komunitas medis.
“Beberapa profesional medis berbicara tentang mengambil tindakan kolektif tambahan yang ilegal, dengan mempertaruhkan nyawa masyarakat (yang dapat membahayakan kesehatan mereka). Tindakan seperti itu tidak hanya menambah tekanan besar pada layanan medis darurat, namun juga berisiko menimbulkan luka mendalam pada masyarakat kita,” kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Han menambahkan bahwa pemerintah akan terus berusaha membujuk kalangan medis untuk mencegah mereka melakukan mogok kerja, sekaligus meminimalkan kekosongan tenaga medis saat terjadinya pemogokan.
"(Pemerintah meminta) kalangan medis mendengarkan permohonan masyarakat dan pasien. Mohon mengambil keputusan yang bijak," ujarnya.
3. Rencana KMA didukung oleh komite darurat dari fakultas kedokteran
Dilansir The Korea Herald, komite darurat yang terdiri dari para profesor di 20 fakultas kedokteran juga telah memberikan dukungannya kepada KMA. Mereka mengatakan bakal ikut serta dalam rencana aksi kolektif tersebut.
Komite darurat profesor di Universitas Nasional Seoul dan Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul pada Kamis (6/6/2024) mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengobatan rawat jalan dan operasi mulai dari 17 Juni. Mereka mendesak pemerintah untuk sepenuhnya mencabut langkah administratif untuk menghukum dokter magang yang meninggalkan tempat kerja mereka.
Namun, komite mengatakan bahwa ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif akan tetap beroperasi, begitu pula dengan perawatan pasien yang sakit parah di rumah sakit.
