Donald Trump Tuding Inggris Intervensi Pemilu AS 2024
Jakarta, IDN Times - Tim kampanye Donald Trump mengajukan keluhan resmi ke Komisi Pemilihan Federal (FEC) Amerika Serikat (AS). Mereka menuduh Partai Buruh Inggris mengintervensi pemilihan presiden AS yang akan digelar 5 November 2024.
Tuduhan ini mencuat setelah muncul laporan bahwa sekitar 100 staf dan mantan staf Partai Buruh akan berkampanye untuk Kamala Harris di beberapa negara bagian penting AS.
Tim Trump meminta penyelidikan segera terkait dugaan kontribusi ilegal warga asing yang diterima oleh komite kampanye Harris. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi dari tim hukum Trump kepada FEC di Washington.
1. Tuduhan berawal dari unggahan di LinkedIn
Tim Trump membangun tuduhan berdasarkan unggahan Sofia Patel, kepala operasional Partai Buruh, di LinkedIn yang kini telah dihapus. Dalam unggahan tersebut, Patel mengungkapkan bahwa hampir 100 staf dan mantan staf Partai Buruh akan dikirim ke AS.
Selain itu, tim Trump juga mengutip laporan Washington Post tentang pertemuan antara pejabat senior Partai Buruh dengan tim kampanye Harris. Mereka yang disebutkan termasuk Matthew Doyle, direktur komunikasi kantor Perdana Menteri (PM) Inggris, dan Morgan McSweeney, kepala staf PM.
Kepala tim kampanye Trump, Susie Wiles, menyebut Partai Buruh telah mempengaruhi kebijakan Harris.
"Kampanye Harris-Walz yang goyah mencari pengaruh asing untuk mendorong pesan radikal mereka, karena mereka sadar tidak bisa memenangkan rakyat AS," katanya, dilansir dari The Guardian.
2. PM Starmer bantah tuduhan campur tangan
PM Inggris, Keir Starmer, tegas membantah tuduhan tersebut.
"Mereka melakukannya di waktu luang mereka, mereka melakukannya sebagai relawan, mereka tinggal bersama relawan lain di sana," ujarnya.
Menurut aturan FEC, warga asing memang diperbolehkan menjadi relawan kampanye selama tidak dibayar atau mengontrol aktivitas kampanye AS. Menteri Ketenagakerjaan Inggris, Alison McGovern, menyatakan bahwa keterlibatan staf Partai Buruh adalah hal normal dalam pemilu AS.
Melansir dari BBC, kontak antarpejabat partai dari Inggris dan AS adalah praktik umum, termasuk antara Partai Konservatif Inggris dan Partai Republik AS.
Sementara, Starmer sendiri yakin hubungan baiknya dengan Trump tidak akan terganggu, mengingat pertemuan keduanya bulan lalu di New York.
3. Politikus Inggris juga kritik Partai Buruh
Sekutu Trump di Inggris, Nigel Farage, mengkritik kebijakan pemerintahan Starmer. Ia menyebutnya sebagai keputusan buruk dan mengaitkannya dengan masalah penyerahan Kepulauan Chagos kepada Mauritius.
Sementara, politikus dari Partai Reform UK, Zia Yusuf, memperingatkan dampak buruk kebijakan ini terhadap hubungan istimewa AS-Inggris jika Trump menang.
Kasus ini mengingatkan pada insiden 2016 ketika Partai Buruh Australia membantu kampanye Bernie Sanders. Saat itu, partai Australia membayar penerbangan dan tunjangan harian anggotanya, yang berujung pada denda 14.500 dolar AS (sekitar Rp226 juta) untuk masing-masing pihak.
Meski demikian, Starmer menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan siapapun yang terpilih sebagai presiden AS.
"Tentu saja sebagai perdana menteri Inggris, saya akan bekerja sama dengan siapa pun yang dipilih rakyat Amerika sebagai presiden mereka dalam pemilihan mendatang," kata dia, dilansir dari The Independent.
