India Tambah Kursi Parlemen untuk Perempuan, Oposisi Protes
- Pemerintah India mengumumkan rencana menambah kursi parlemen agar kuota 33 persen bagi perempuan dapat diterapkan, melalui Amandemen Konstitusi ke-131 yang menargetkan lebih dari 800 kursi.
- Oposisi menolak kebijakan ini karena menilai ada manipulasi batas wilayah untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata di India Utara serta mempertanyakan penggunaan data sensus lama.
- Pemimpin di India Selatan khawatir penambahan kursi akan merugikan wilayah mereka yang berpenduduk rendah, karena kekuasaan politik bisa semakin terkonsentrasi di India Utara.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah India pada Kamis (16/4/2026) resmi mengumumkan rencana penambahan jumlah kursi di parlemen. Langkah ini dilakukan agar lebih banyak perempuan bisa menjadi anggota legislatif melalui amendemen konstitusi. Kebijakan ini bertujuan menjalankan undang-undang tahun 2023 tentang jatah kursi perempuan, sehingga setiap kelompok masyarakat memiliki suara yang seimbang dalam pengambilan keputusan penting.
Meski pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai kemajuan bagi perempuan, kelompok oposisi langsung menyampaikan keberatan. Mereka menilai rencana pengaturan ulang pemilihan ini merupakan taktik pemerintah untuk memperkuat kekuasaan di wilayah India Utara yang berpenduduk padat.
1. Rencana penambahan kursi parlemen untuk keterwakilan perempuan
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi berencana menambah jumlah kursi parlemen hingga lebih dari 800 kursi. Kebijakan ini diambil agar kuota 33 persen bagi anggota perempuan bisa segera diterapkan. Saat ini, keterwakilan perempuan tercatat masih rendah, yakni sekitar 14 persen dari total 543 kursi di Lok Sabha. Melalui RUU Amandemen Konstitusi ke-131, pemerintah ingin menambah ruang bagi perempuan tanpa mengurangi kursi yang sudah ada.
"Kami siap mengambil langkah-langkah bersejarah untuk memberdayakan perempuan," kata Perdana Menteri Narendra Modi, dilansir Associated Press.
Proses penambahan kursi ini akan diikuti dengan penataan ulang batas wilayah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk terbaru. Menteri Urusan Parlemen, Kiren Rijiju, meminta semua pihak bersatu mendukung perubahan ini agar perempuan mendapatkan posisi yang layak. Ia juga meyakinkan bahwa kendala administrasi selama masa transisi dapat diselesaikan dengan baik.
"Kita semua bersatu untuk memberikan kedudukan yang semestinya bagi perempuan di India," kata Rijiju, dilansir Malay Mail.
2. Tuduhan manipulasi wilayah dan kekhawatiran partai oposisi
Kelompok oposisi yang dipimpin Partai Kongres Nasional India menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana tersebut. Mereka menduga ada praktik manipulasi batas wilayah yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) di wilayah India Utara. Oposisi menilai penambahan kursi hingga 850 anggota secara otomatis akan memberi keuntungan bagi wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, yang selama ini menjadi basis pendukung pemerintah.
"Usulan pemerintah ini bukan soal jatah kursi perempuan, tapi cara untuk merebut kekuasaan melalui pengaturan wilayah," kata pemimpin oposisi Rahul Gandhi.
Selain itu, pihak oposisi mempertanyakan alasan pemerintah yang masih menggunakan data sensus tahun 2011 dan menuntut penundaan hingga hasil sensus terbaru dirilis. Mereka menilai penggabungan isu hak perempuan dengan perombakan parlemen ini sebagai manuver politik untuk meredam kritik.
"Kami mendukung aturan jatah kursi perempuan, namun kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang memiliki tujuan politik tertentu," kata Presiden Kongres Nasional India, Mallikarjun Kharge.
3. Pemimpin di India Selatan merasa dirugikan oleh rencana ini
Para pemimpin di India Selatan, seperti di wilayah Tamil Nadu dan Kerala, merasa dirugikan oleh rencana ini. Para pemimpin daerah ini khawatir keberhasilan wilayahnya dalam menekan angka pertumbuhan penduduk justru akan mengurangi persentase suara di parlemen pusat. Situasi ini menimbulkan penolakan karena para pejabat daerah khawatir wilayah India Utara yang angka kelahirannya tinggi akan memiliki porsi kekuasaan yang lebih dominan.
"Langkah ini bertujuan membuat wilayah India Utara punya kursi lebih banyak agar kekuasaan mereka aman dalam waktu lama," kata Ketua Menteri negara bagian Tamil Nadu, M.K. Stalin.
Masalah ini dinilai bukan hanya soal administrasi, melainkan juga keadilan. Negara bagian yang sudah sukses memajukan bidang pendidikan dan kesehatan merasa dirugikan karena keberhasilan pembangunan mereka berdampak pada penurunan pengaruh politik di pusat. Para pemimpin daerah khawatir kebijakan pembagian kursi yang baru ini akan menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial di masa depan.
