Kabinet PM Rutte Bubar, Belanda Akan Gelar Pemilu Akhir Tahun
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, pemerintah koalisinya mengundurkan diri karena perbedaan yang tidak dapat diatasi soal langkah-langkah untuk mengekang jumlah orang yang mencari perlindungan di negara itu.
Pengunduran diri Rutte, pemimpin terlama Belanda, dan pemerintahan koalisinya pada Jumat (8/7/2023) mengartikan negara itu akan menghadapi pemilihan umum akhir tahun ini.
“Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebijakan migrasi,” kata Rutte di Den Haag, dilansir Al Jazeera.
“Dan hari ini, sayangnya, kita harus menarik kesimpulan bahwa perbedaan itu tidak dapat didamaikan. Itulah mengapa saya akan segera menawarkan pengunduran diri seluruh Kabinet kepada raja secara tertulis,” katanya.
1. Kesepakatan gagal tercapai
Rutte telah memimpin pertemuan pada Rabu dan Kamis yang gagal menghasilkan kesepakatan tentang jumlah pencari suaka di negara itu.
Selama satu putaran terakhir pembicaraan pada Jumat malam, para pihak memutuskan dengan suara bulat bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, akibatnya mereka tidak dapat tetap bersama dalam koalisi.
Media lokal mengatakan Rutte telah mengambil sikap keras terhadap pencari suaka untuk membelokkan tantangan dari sayap kanan partainya.
Dia dilaporkan menuntut agar jumlah kerabat pengungsi perang yang diizinkan masuk ke Belanda dibatasi hingga 200 per bulan, dan mengancam akan menggulingkan pemerintah jika tindakan itu tidak disahkan.
2. Rutte sempat menjanjikan perubahan
Koalisi, yang menurut media lokal bukan pernikahan yang bahagia, tahun lalu menghadapi skandal besar atas pusat-pusat pencari suaka yang penuh sesak, di mana seorang bayi meninggal dan ratusan orang dipaksa tidur di tempat terbuka.
Rutte telah menjanjikan solusi struktural untuk masalah tersebut, setelah apa yang disebutnya adegan memalukan di pusat suaka.
Keputusan pengunduran diri pada Jumat menggarisbawahi perpecahan ideologis yang ada sejak koalisi Rutte dilantik lebih dari 18 bulan yang lalu antara partai-partai yang tidak mendukung tindakan keras terhadap migrasi, Demokrat 66 (D66) dan sesama partai sentris ChristenUnie, atau Persatuan Kristen.
Ada dua partai yang mendukung langkah yang lebih keras, yaitu Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi konservatif Rutte dan Demokrat Kristen.
3. Perlakuan Belanda terhadap migan sempat disorot
Koalisi Rutte telah mencoba selama berbulan-bulan untuk membuat kesepakatan demi mengurangi arus pencari suaka yang tiba di negara berpenduduk hampir 18 juta orang itu.
Proposal dilaporkan termasuk membuat dua kelas suaka, yang sementara untuk orang yang melarikan diri dari konflik dan yang permanen untuk orang yang mencoba melarikan diri dari penganiayaan.
Pemerintah ingin mengurangi jumlah anggota keluarga yang diizinkan untuk bergabung dengan pencari suaka di Belanda.
Tahun lalu, ratusan pencari suaka terpaksa tidur di luar ruangan dalam kondisi jorok di dekat pusat penerimaan yang penuh sesak karena jumlah orang yang tiba di Belanda melebihi tempat tidur yang tersedia. Lebih dari 21.500 orang dari luar Eropa mencari suaka di Belanda pada 2022, menurut kantor statistik negara tersebut.
Puluhan ribu lainnya pindah ke Belanda untuk bekerja dan belajar. Jumlah tersebut membebani perumahan Belanda yang sudah kekurangan pasokan di negara berpenduduk padat itu.
