Mark Zuckerberg Akui Joe Biden Tekan Meta Sensor Konten COVID-19
Jakarta, IDN Times - CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan bahwa timnya ditekan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menyensor beberapa konten seputar pandemik COVID-19.
"Pada 2021, Gedung Putih berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten COVID-19 tertentu, termasuk humor dan sindiran, dan mengungkapkan rasa frustrasi yang besar terhadap tim kami ketika kami tidak setuju," ungkap Zuckerberg.
Zuckerberg menyesalkan adanya tekanan karena perusahaan induk Facebook dan Instagram. Dia pun berjanji akan melakukan penolakan jika menghadapi tuntutan seperti itu lagi.
"Seperti yang saya katakan kepada tim kami saat itu, saya sangat yakin bahwa kami tidak boleh mengkompromikan standar konten kami karena tekanan dari pemerintahan mana pun, dan kami siap untuk melakukan penolakan jika hal seperti ini terjadi lagi," tulis Zuckerberg dalam suratnya tertanggal 26 Agustus 2024, dikutip dari CNBC.CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan bahwa timnya ditekan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menyensor beberapa konten seputar pandemik COVID-19.
1. Facebook hapus lebih dari 20 juta unggahan terkait COVID-19
Selama pandemik, Facebook telah menambahkan peringatan misinformasi kepada penggunanya ketika mereka mengomentari atau menyukai unggahan yang dinilai berisi informasi palsu tentang virus corona.
Raksasa teknologi AS itu juga menghapus unggahan yang mengkritik vaksin COVID dan menyatakan bahwa virus tersebut dikembangkan di laboratorium China.
Pada Agustus 2021, Facebook telah menghapus lebih dari 20 juta unggahan terkait COVID-19 karena melanggar aturan kontennya di situs jejaring sosial utama dan Instagram.
Saat itu, Gedung Putih mengkritik perusahaan media sosial, termasuk Facebook, karena membiarkan misinformasi terkait virus corona menyebar ke seluruh platform.
Komite Kehakiman menyebut surat yang dikirim Zuckerberg sebagai kemenangan besar bagi kebebasan berpendapat dan mengatakan bahwa pemimpin perusahaan media sosial itu telah mengakui bahwa Facebook menyensor opini warga AS.
2. Alasan pemerintah lakukan penyensoran
Pada 2021, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa media sosial membunuh orang dengan misinformasi seputar pandemik. S
ekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, dan ahli bedah umum, Vivek Murthy, mengatakan bahwa Facebook tidak berbuat banyak untuk menghapus misinformasi, serta mempersulit upaya melawan pandemik dan menyelamatkan nyawa.
Menanggapi surat Zuckerberg, juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah pada saat itu mendorong tindakan yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Posisi kami jelas dan konsisten, kami percaya perusahaan teknologi dan aktor swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap rakyat AS, sambil membuat pilihan independen mengenai informasi yang mereka sajikan," ungkap juru bicara tersebut, dilaporkan oleh Reuters.
3. Zuckerberg ingin menjadi netral dalam pemilu AS mendatang
Zuckerberg juga mengatakan tidak akan mengulangi tindakannya pada 2020 lalu ketika dirinya menyumbangkan 400 juta dolar AS (setara Rp6 triliun) untuk mendukung infrastruktur pemilu, langkah yang menuai kritik dan tuntutan hukum dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa langkah itu partisan.
Zuckerberg menyebut tidak akan memberikan kontribusi apa pun untuk mendukung pemilu presiden pada November mendatang agar tidak memainkan peran apa pun dalam pemilu tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadi netral sehingga tidak akan memberikan kontribusi serupa pada siklus pemilu tersebut.
Dilansir CNN, Zuckerberg telah lama menghadapi pengawasan ketat dari anggota Kongres dari Partai Republik, yang menuduh Facebook dan platform teknologi besar lainnya bias terhadap kaum konservatif, meskipun miliarder itu telah menekankan bahwa Meta menegakkan aturannya secara tidak memihak.
