Menlu Retno: 1.119 WNI Berhasil Direpatriasi Selama 2023
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa sepanjang 2023, setidaknya 1.119 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil direpatriasi dari berbagai situasi darurat.
“Repatriasi ini termasuk dari zona konflik dan bencana alam, termasuk Gempa bumi dahsyat di Turki dan Suriah, serta konflik di Sudan dan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina,” kata Retno, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Terkait kondisi WNI di luar negeri, Retno juga mengakui bahwa dari waktu ke waktu, jumlah kasus WNI di luar negeri kian meningkat.
1. Ada kenaikan kasus sebanyak 50 persen
Menurut Retno, pada tahun 2022, jumlah kasus WNI di luar negeri tercatat ada 35.149 kasus.
“Jumlah ini melonjak lebih dari 50 persen menjadi 53.598 kasus pada tahun 2023,” ungkap Retno.
Selain jumlah kasus, kondisi dunia kian diwarnai berbagai dinamika. Mulai dari bencana alam, konflik bersenjata, hingga perkembangan modus kejahatan transnasional yang semakin canggih.
2. Fenomena kasus online scam di Asia Tenggara
Selain itu, terdapat peningkatan tren di kawasan yaitu perekrutan pekerja, termasuk WNI untuk bekerja di perusahaan judi online dan online scam di Asia Tenggara. Dan ini menjadi titik awal eksploitasi tenaga kerja hingga munculnya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.
“Sejak 2021 tercatat 3.428 kasus WNI terjerat online scam, yang mayoritas masih terpusat di kawasan Asia Tenggara, dan angka ini terus meningkat tajam setiap tahunnya, dimana 40 persen di antaranya merupakan kasus TPPO,” tutur Retno.
“Penting bagi kita untuk bekerja sama dan memastikan agar kawasan kita tidak menjadi safe heaven bagi para pelaku TPPO,” lanjut dia.
3. Kolaborasi semua pihak harus diperkuat
Retno menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak harus diperkuat untuk mencegah bertambahnya kasus WNI di luar negeri.
“Pelindungan WNI tidak terbatas pada penanganan dan penyelesaian kasus, namun harus juga menjangkau aspek pencegahan. Citizen protection starts at home. Kita harus mewujudkan pelindungan WNI yang holistik,” kata dia.
“Proses di hilir dilakukan dengan kolaborasi erat Pusat dan Perwakilan RI beserta insan pelindungan dalam penyelesaian kasus, fasilitasi repatriasi, evakuasi dari daerah konflik, maupun fasilitasi layanan kesehatan dan psikologi,” ucap Retno.
Di saat yang sama, proses di hulu juga harus perkuat. Di antaranya, melalui edukasi publik terkait proses migrasi yang aman, program penyiapan keberangkatan calon PMI yang tepat guna, koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta kolaborasi lembaga non-pemerintah.
