Menlu Ungkap Implementasi 5PC Myanmar Perlu Waktu
- Menlu RI Sugiono menegaskan implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN untuk krisis Myanmar butuh waktu panjang karena proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional tidak bisa dicapai secara instan.
- Sugiono menyebut seluruh negara ASEAN tetap sepakat menjadikan 5PC sebagai kerangka utama penyelesaian krisis, sambil mendorong dialog inklusif dan mengapresiasi langkah Myanmar di tengah situasi kompleks.
- Ia menilai perlu adanya indikator kemajuan yang lebih rinci agar setiap poin 5PC dapat diukur objektif, termasuk parameter jelas dalam menilai progres penghentian kekerasan di Myanmar.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menilai implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar membutuhkan waktu dan tidak dapat dicapai secara instan. Menurutnya, proses membangun perdamaian dan rekonsiliasi nasional merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono kepada awak media usai Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia–Vietnam di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Sugiono, ASEAN tetap menjadikan 5PC sebagai kerangka utama dalam membantu penyelesaian krisis Myanmar. Namun, implementasi setiap poin dalam konsensus tersebut harus dipahami sebagai sebuah proses yang memerlukan waktu.
Ia menambahkan, berbagai perkembangan yang telah dilakukan Myanmar dalam memenuhi komitmen ASEAN juga perlu diapresiasi di tengah situasi yang masih kompleks.
1. Pembangunan negara tidak bisa instan
Sugiono mengatakan proses membangun sebuah bangsa tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, penyelesaian konflik di Myanmar juga membutuhkan kesabaran dan konsistensi.
“Satu hal yang juga kita pahami, proses yang terjadi bukanlah proses yang hasilnya bisa dicapai dalam waktu instan. Nation building tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat,” kata Sugiono.
Ia kemudian mencontohkan pengalaman Indonesia dalam membangun persatuan nasional yang telah berlangsung sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga setelah kemerdekaan.
“Bangsa kita mengalami hal itu. Kita mulai dari komitmen bersama sebagai satu bangsa sejak 1928, kemudian berproses hingga merdeka. Setelah kemerdekaan pun kita terus melakukan pekerjaan untuk memperkuat fondasi tersebut. Myanmar juga sedang menjalani proses itu,” ujarnya.
2. ASEAN tetap gunakan 5PC sebagai kerangka
Meski membutuhkan waktu, Sugiono menegaskan seluruh negara ASEAN masih bersepakat menjadikan 5PC sebagai kerangka utama penyelesaian krisis Myanmar. Menurutnya, implementasi setiap poin perlu terus didorong melalui dialog yang inklusif agar menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.
Sugiono mengatakan ASEAN juga perlu memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Myanmar dalam memenuhi komitmen tersebut.
“Oleh karena itu, kita juga perlu mengapresiasi langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam rangka memenuhi apa yang kita kenal dengan 5PC, sekaligus memahami bahwa situasinya kompleks dan perlu waktu sehingga seluruh butir dalam 5PC dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
3. Perlu indikator kemajuan yang lebih jelas
Selain itu, Sugiono menilai implementasi 5PC memerlukan indikator yang lebih rinci agar kemajuan setiap poin dapat diukur secara objektif. Menurutnya, ASEAN perlu menyepakati parameter yang jelas dalam menilai perkembangan implementasi, termasuk terkait penghentian kekerasan.
“Kita semuanya masih dalam kesepakatan bahwa itu adalah framework. Tetapi harus ada yang lebih detail turunannya sehingga kita bisa menilai bahwa memang sudah ada progres,” ujarnya.
Ia mencontohkan implementasi penghentian kekerasan yang masih memerlukan ukuran yang sama di antara negara-negara ASEAN.
“Apakah kalau cessation of hostilities di satu tempat terjadi itu dianggap sebagai satu progres atau tidak? Atau kita harus menunggu sampai semuanya tercapai? Ini kan prosesnya lama,” kata Sugiono.
