Pemilu Ukraina Ditunda Lagi karena Perpanjangan Darurat Militer
Jakarta, IDN Times - Parlemen Ukraina menyetujui perpanjangan darurat militer hingga Agustus 2025. Kebijakan ini berlaku sejak serangan Rusia pada 2022.
"Untuk ke 15 kalinya secara berturut-turut, parlemen menyetujui perpanjangan keadaan darirat militer hingga 90 hari ke depan atau sampai 6 Agustus 2025. Kebijakan ini disetujui oleh 357 anggota dan hanya ditolak oleh 1 anggota parlemen," tutur salah seorang anggota parlemen Ukraina, Yaroslav Zhelezniak, pada Kamis (17/4/2025), dikutip dari Ukrainska Pravda.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sudah mengajukan Undang-Undang (UU) perpanjangan keadaan darurat militer kepada parlemen beberapa hari sebelumnya.
1. Darurat militer melarang penyelenggaraan pilpres di Ukraina
Perpanjangan darurat militer di Ukraina akan berdampak pada penundaan pemilihan presiden (pilpres) di Ukraina. Kepala Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC), Oleh Didenko, menyebut darurat militer menunjukkan seberapa buruk situasi di Ukraina.
"Ketika perang masih berlangsung, maka dibutuhkan waktu untuk mengorganisir pemilu yang lebih baik, tapi tidak berlebihan. Kami harus mempersiapkan sebaik mungkin pemilu setelah perang dan mengonfirmasi arah demokrasi Ukraina," tuturnya, dikutip El Pais.
Ia mengatakan bahwa pemilu seharusnya tidak ditunda karena penundaan masa jabatan presiden bisa dianggap sebagai upaya mempepanjang kekuasaan. Namun, perang menyebabkan pemilu harus ditunda.
"Saat ini, kami memiliki alasan yang jelas kenapa kami tidak dapat melakukannya. Ini karena perang skala besar masih berlangsung dan kami tidak dapat menjamin keamanan dari pemilih dan proses demokrasi ini memenuhi standar demokrasi internasional," tambahnya.
2. Poroschenko sebut pemerintah memanfaatkan darurat militer untuk kepentingannya
Mantan Presiden Ukraina, Petro Poroschenko, menuding pemerintah berupaya memanfaatkan darurat militer untuk memperkuat tendensi ke arah otoritarianisme.
"Sekarang, darurat militer kembali diperpanjang. Ini adalah perpanjangan yang ke-15 kalinya dilakukan oleh parlemen. Kami tahu bahwa ini harus ditetapkan, tapi kenapa harus sebulan sebelum berakhirnya keadaan darurat? Saya harus mengakui bahwa pemerintah telah mencederai darurat militer yang tidak hanya untuk melindungi negara, tapi juga membangun rezim otoriter," ungkapnya, dilansir Interfax.
Ia mengungkapkan bahwa yang terpenting bagi Ukraina saat ini adalah bersatu melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia pun meminta ditetapkannya pajak penghasilan untuk kepentingan militer dan menghentikan aliran pipa Druzhba.
3. Zelenskyy tolak dialog soal penyerahan teritori dudukan kepada Rusia
Pada hari yang sama, Zelenskyy menuduh Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) Steve Witkoff menyebarkan propaganda Rusia dan melangkahi otoritasnya dengan mendiskusikan teritori Ukraina di Moskow.
"Saya percaya Witkoff telah mengadopsi strategi dari Rusia. Sacara sadar atau tidak, dia sudah menyebarkan narasi Rusia. Ini tidak akan membantu dan saya tidak melihat ada mandat untuknya berbicara soal teritori Ukraina. Tanah itu milik rakyat kami, negara kami, dan masa depan generasi Ukraina," ungkapnya, dilansir The Kyiv Independent.
Ia menambahkan bahwa Rusia masih belum mau berdamai dan terus mempersiapkan diri untuk serangan ofensif baru di Ukraina. Zelenskyy menuduh Moskow berniat memperkuat posisinya sebelum negosiasi akhir dan memanaskan situasi.
