Rusia Deportasi Ribuan Migran Ilegal di Negaranya
- Kementerian Dalam Negeri Rusia akan mendeportasi lebih dari 2 ribu migran ilegal, menyusul Operasi Nelegal 2024
- Operasi Nelegal 2024 mengungkap lebih dari 13 ribu pelanggaran hukum imigrasi di Rusia, dengan sekitar 10 ribu menjalani hukuman dan lebih dari 2 ribu dideportasi
- Rusia meresmikan aturan deportasi baru yang memperbolehkan pengawasan dan pengusiran migran ilegal tanpa proses pengadilan, serta mengurangi kuota izin tinggal permanen dan sementara bagi warga asing
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rusia, pada Kamis (17/10/2024), mengumumkan akan mendeportasi lebih dari 2 ribu migran ilegal di negaranya. Keputusan ini menyusul penyelenggaraan Operasi Nelegal 2024 untuk membongkar jaringan penyelundupan migran ilegal.
Sejak insiden penembakan massal di Crocus City Hall, Moskow pada Maret lalu, Rusia sudah melancarkan operasi pengetatan masuknya migran asal Asia Tengah, terutama Tajikistan. Peristiwa itu juga menimbulkan sentimen dan hinaan kepada migran asal Tajikistan dan Asia Tengah lainnya.
1. Berhasil mengungkap 13 ribu pelanggaran hukum migrasi
Kemendagri Rusia mengatakan bahwa Operasi Nelegal 2024 berhasil mengungkap lebih dari 13 ribu pelanggaran hukum imigrasi di negaranya. Sekitar 10 ribu di antaranya akan menjalani hukuman dan diadili di Rusia, sedangkan lebih dari 2 ribu lainnya akan dideportasi.
Sebulan lalu, Kemendagri sudah mengumumkan berkurangnya jumlah migran di Rusia dari 8,1 juta pada 2023, berkurang menjadi 6,1 juta pada September 2024. Pada Operasi Nelegal 2024 fase pertama di bulan Juni, Rusia sudah mendeportasi sekitar 9 ribu warga negara asing.
The Moscow Times melansir, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah meresmikan aturan deportasi baru yang memperbolehkan pengawasan dan pengusiran migran ilegal tanpa proses pengadilan. Hukum itu akan diterapkan mulai 5 Februari 2025.
2. Rusia kurangi kuota pekerja migran di negaranya
Sehari sebelumnya, pemerintah Rusia memutuskan untuk mengurangi kuota izin tinggal permanen dan izin tinggal sementara kepada warga asing yang ingin bekerja di Rusia atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan pada 2025.
Novaya Gazeta melansir, izin tinggal permanen akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah di Rusia berdasarkan dari jumlah orang yang mengajukan. Ibu kota Mosow dan sekitarnya akan menerima 1.000 izin tinggal sementara dan 350 izin tinggal permanen yang berkurang signifikan dibanding tahun ini.
Sementara itu, St. Petersburg hanya memberikan kuota sebesar 200 izin tinggal permanen yang berkurang dari sebelumnya 300. Sedangkan di Tatarstan dan Bashkortostan akan dikurangi dari awalnya 500 menjadi 100.
Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Rusia sudah mengurangi jatah izin tinggal di negaranya. Pada 2021, pemerintah memberikan lebih dari 39 ribu izin tinggal dan jumlahnya dikurangi pada 2023 menjadi 13.500 dan hanya 10.500 pada 2024.
3. Tajikistan protes perlakuan buruk terhadap migran di Rusia
Dilansir RFE/RL, Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) Tajikistan Umed Bobozoda mengkhawatirkan perlakuan buruk kepada warga Tajikistan di Rusia. Ia menduga aparat keamanan melakukan kekerasan fisik dan menangkap tanpa sebab warga Tajikistan yang bekerja di Rusia.
Perdana Menteri Tajikistan, Qohir Rasulzoda, juga sudah memprotes masalah ini kepada Rusia dalam beberapa kali pertemuan. Namun, tindakan kekerasan diduga masih terus dilakukan oleh otoritas Rusia yang berujung pada ketegangan Rusia-Tajikistan.
Kementerian Migrasi, Tenaga Kerja, dan Keamanan Sosial Kyrgyzstan melihat adanya tren migran asal negaranya yang kembali mulai 2020-2024. Bahkan, jumlah migran yang pulang mencapai 85 persen pada 2023 dibanding tahun sebelumnya.
Juru Bicara Parlemen Kyrgyzstan Nurlanbek Shakiyev mengatakan dalam 2 tahun terakhir sudah ada 241 ribu warga yang memilih pulang ke negaranya. Ia mengklaim pembangunan kawasan industri baru telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kyrgyzstan.
