Rusia Sahkan UU Perampasan Aset Pengkritik Militer
Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) perampasan aset milik individu ataupun perusahaan yang mengkritisi atau menghina militer pada Rabu (14/2/2024). Bahkan, tindakan itu diklaim sebagai penyebaran informasi menyimpang.
Di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina, Moskow terus memperketat aturan terkait penyebaran informasi soal perang di Ukraina. Bahkan, Rusia sudah menetapkan denda kepada perusahaan teknologi Barat yang terendus menyebarkan informasi yang dianggap hoaks di platformnya.
1. Berfungsi menindak para pengkhianat negara
Pemerintah Rusia mengumumkan, UU yang baru diresmikan ini membuka jalan penyitaan aset, berupa uang atau barang berharga lainnya yang terbukti mendiskreditkan dan menyebarkan kabar bohong tentang militer Rusia.
Dilansir The Moscow Times, terdapat pula hukum yang memperbolehkan perampasan aset bagi seseorang ataupun kelompok tertentu yang menyerukan aksi ekstremis atau terorisme dan membenarkan sanksi kepada Rusia.
Juru bicara Parlemen Rusia Vyacheslav Volodin menyebut bahwa kebijakan ini berfungsi untuk memberikan hukuman yang lebih keras kepada para pengkhianat negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina.
Di sisi lain, ribuan orang yang mengkritisi perang di Ukraina sudah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari persekusi. Mayoritas dari mereka meninggalkan asetnya di Rusia begitu saja.
2. Peskov sebut kebijakan ini berberda dengan masa Uni Soviet
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan untuk mengaplikasikan kembali hukum pada masa Uni Soviet. Ia pun menyerukan agar publik tidak takut terkait dengan penerapan hukum perampasan ini.
Pada era Uni Soviet, perampasan aset dan properti merupakan hal yang biasa dan dipraktikkan secara luas untuk menakut-nakuti warga.
Dilaporkan EFE, amandeman UU ini dituding sebagai cara Putin untuk membungkam kebebasan berbicara dan media independen agar tidak mengkritisi pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah ini disebut sebagai cara Putin untuk semakin mencengkeram kuat kekuasaannya di tengah invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
3. Rusia akan mencari propertinya di negara lain
Sebulan lalu, Putin sudah menyetujui dekrit mengalokasikan dana pencarian, pendataan, dan perlindungan properti milik Rusia di luar negeri, termasuk properti yang dimiliki pada masa Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia.
"Dana ini dialokasikan untuk membiayai pencarian properti yang dimiliki oleh Federasi Rusia, Kekaisaran Rusia, dan Uni Soviet, agar dapat diregristrasi kebenarannya dan dilindungi sesuai dengan hukum perlindungan properti," ungkapnya, dikutip Ukrainska Pravda.
Kebijakan ini sebagai langkah balasan atas penyitaan aset Rusia di Eropa yang difungsikan untuk didonasikan pada pembangunan Ukraina pasca-perang yang senilai 300 miliar dolar AS (Rp4,7 kuadriliun).
Kebijakan ini merupakan respons atas keputusan UE mengancam tindakan Rusia dan akan melakukan tindakan yang setimpal.
