Ukraina Legalkan Kewarganegaraan Ganda
Jakarta, IDN Times - Parlemen Ukraina resmi mengesahkan undang-undang yang mengizinkan kewarganegaraan ganda pada Rabu (18/6/2025), sebagai respons terhadap krisis demografi yang diperparah perang melawan Rusia sejak Februari 2022. Undang-undang ini disahkan dengan dukungan 243 anggota parlemen.
Langkah ini bertujuan memperkuat ikatan dengan diaspora global dan memberi peluang bagi warga asing yang mendukung Ukraina untuk memperoleh status kewarganegaraan, tanpa melepas paspor asal mereka.
Pemerintah berharap reformasi ini bisa menjadi daya tarik bagi diaspora untuk kembali, seiring upaya rekonstruksi dan pemulihan ekonomi pascaperang.
1. Aturan baru untuk diaspora dan pendukung asing
Sebelumnya, Ukraina tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga diaspora Ukraina harus melepaskan kewarganegaraan asing jika ingin menjadi warga negara. Kini, aturan itu diubah agar warga Ukraina dapat memegang paspor asing, terutama dari negara-negara yang dianggap "ramah".
“Kepemilikan ganda memungkinkan diaspora kami tetap terhubung dengan tanah air dan berkontribusi dalam pembangunan kembali Ukraina,” ujar Menteri Persatuan Nasional, Oleksiy Chernyshov.
Namun, warga Rusia dikecualikan, kecuali dalam kasus tertentu. Pemerintah akan menyusun daftar negara yang memenuhi syarat untuk kepemilikan ganda, sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman keamanan.
2. Jawaban atas krisis demografi
Populasi Ukraina anjlok sejak kemerdekaan tahun 1991 yang kala itu mencapai 52 juta jiwa. Perang dan migrasi besar-besaran menyebabkan jumlah itu menyusut drastis. Lebih dari lima juta warga telah meninggalkan negara ini menuju Eropa.
Undang-undang juga mempermudah anak-anak Ukraina yang lahir di luar negeri memperoleh kewarganegaraan. Selain itu, warga asing yang membantu Ukraina, seperti tentara bayaran, dapat menjadi warga negara tanpa kehilangan status kewarganegaraan asal.
“Kami ingin mereka yang setia pada Ukraina menjadi bagian dari bangsa ini,” kata Yaroslav Zhelezniak, anggota parlemen dari Partai Holos, dilansir Kyiv Independent.
Namun, beberapa pihak khawatir masuknya warga asing secara besar-besaran bisa mengancam identitas budaya nasional. Pakar hukum juga menilai kewarganegaraan ganda bisa menyulitkan pengawasan, terutama terkait kewajiban militer.
3. Syarat bahasa dan pengamanan nasional
Undang-undang menetapkan syarat kemampuan bahasa Ukraina minimal tingkat B1 bagi pemohon kewarganegaraan. Pengecualian berlaku bagi pihak yang berjasa besar bagi negara, seperti tentara asing, dengan syarat ujian bahasa harus ditempuh dalam waktu tertentu.
“Ini langkah penting untuk memperkuat peran bahasa Ukraina di masa perang,” ujar perwakilan ombudsman bahasa, dikutip dari UNN.
Keamanan nasional tetap jadi prioritas. Warga dari negara-negara yang dianggap “tidak ramah”, terutama Rusia, akan disaring secara ketat.
“Hanya mereka yang benar-benar setia pada nilai-nilai Ukraina yang boleh menjadi warga negara,” ujar Presiden Kongres Dunia Ukraina, Paul Grod, dikutip dari Ukrainian World Congress.
