Timnas AMIN: Aparat Gerilya di Masa Tenang untuk Pengaruhi Rakyat
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan, pihaknya menemukan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terjadi sebelum hari pencoblosan pada Rabu (14/2/2024).
Ari mengatakan, aktivitas kecurangan itu dilakukan secara masif selama tiga hari masa tenang kampanye Pemilu 2024. Ari mengklaim, pihaknya telah berhasil mengumpulkan sejumlah fakta di lapangan bahwa ada banyak sekali operasi dan gerilya yang dilakukan aparat negara guna mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu.
Hal tersebut disampaikan Ari Yusuf Amir setelah menggelar rapat bersama capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Yusuf Building Law Firm, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
"Kegiatan itu jauh sebelum pencoblosan sebenarnya, tapi masifnya itu ketika masa tenang. Kami dapatkan fakta masifnya itu ketika masa tenang itu luar biasa operasi, gerilyanya itu luar biasa," kata dia.
1. Aparat negara memaksimalkan kepala desa
Ketua Tim Hukum Nasional (THN), Ari Yusuf Amir di Jawa Tengah. (IDN Times/Santi Dewi) Ari menjelaskan, salah satu aktivitas yang paling menonjol adalah pengerahan kepala desa. Mereka bergerak untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih paslon tertentu.
"Kepala desa bergerak dan kita sudah menemukan fakta-fakta dan saksi-saksi yang siap untuk bersaksi di persidangan," kata dia.
Ari mengungkapkan, pihaknya banyak mengalami kendala untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah intimidasi terhadap saksi-saksi. Para saksi kubu 01 diancam untuk dilaporkan ke aparat kepolisian bila membocorkan kecurangan itu.
"Memang kami mengalami kendala, saat ini banyak saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam," kata dia.
"Tapi alhamdulillah, saksi kami masih komitmen dan kami sudah verifikasi melalui pernyataan materai dan video," imbuhnya.
2. Kepala desa dikerahkan supaya rakyat memilih paslon tertentu
Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said (kiri) dan Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir. (IDN Times/Amir Faisol) Ari mengklaim, banyak kepala desa yang ditekan oleh aparat negara dengan diberi imbalan. Targetnya adalah untuk pemenangan paslon tertentu.
Adapun polanya, aparat negara diduga menggerakkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mempengaruhi masyarakat memilih pasangan tertentu.
Fenomena seperti ini, kata dia, terjadi di banyak daerah seperti di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Hal serupa juga terjadi di daerah Jawa Tengah. Kendati demikian, Ari belum bisa mengekspose temuan tersebut karena masih dalam proses verifikasi.
"Banyak sekali pola-polanya. Seperti yang sudah beredar kasus di Sampang, kasus di Jawa Tengah, banyak sekali. Tapi detailnya mohon maaf tidak bisa kami sampaikan," kata dia.
3. Anies sebut kecurangan pemilu terjadi sebelum hari pencoblosan
Capres dan cawapres nomor satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak usai menggelar rapat bareng THN Timnas AMIN sikapi pemilu 2024. (IDN Times/Amir Faisol) Sebelumnya, capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengungkapkan, berdasarkan temuan sementara indikasi-indikasi kecurangan pemilu telah terjadi jauh sebelum hari pencoblosan yang digelar pada Rabu (14/2/2024). Hal itu mempengaruhi pilihan masyarakat.
"Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar. Pra TPS. Pra TPS ini banyak," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, aktivitas yang terjadi sebelum hari pencoblosan sangat mengkhawatirkan bagi kualitas pemilu. Padahal hasil pemilu yang sesungguhnya semestinya mencerminkan aspirasi rakyat.
Berdasarkan temuan THN Timnas AMIN, hasil pemilu itu sebagian bukan dari aspirasi rakyat, melainkan hasil yang telah dipaksakan.
"Proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktik ketidakjujuran ini peningkatkan kualitasnya dibanding (pemilu) dulu-dulu, dan ini yang bisa ganggu demokrasi kita," ucapnya
