Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Bertekad Pulang meski Terancam Mati
- Sheikh Hasina menyatakan akan pulang ke Bangladesh pada Desember meski terancam dipenjara atau dibunuh, setelah divonis mati secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024 ketika protes mahasiswa berkembang menjadi pemberontakan massal; penyelidikan PBB menemukan bukti kekerasan sistematis yang menewaskan hingga 1.400 orang.
- Bangladesh mengecam India karena mengizinkan Hasina berbicara dari New Delhi dan kembali meminta ekstradisinya; India menyatakan permintaan itu masih dipelajari.
Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina, menegaskan akan kembali ke negaranya pada Desember mendatang, meski menghadapi hukuman mati setelah divonis bersalah secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasina, yang membantah seluruh tuduhan dan menyebutnya bermotif politik, mengatakan akan mengungkapkan jadwal kepulangannya ketika waktunya dianggap tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam interaksi media yang diselenggarakan Foreign Correspondents' Club of South Asia di New Delhi pada peringatan dua tahun penggulingannya dari kekuasaan. Dalam penampilan publik pertamanya sejak melarikan diri ke India pada 2024, Hasina hanya berbicara melalui sambungan audio tanpa menampilkan video.
"Saya akan kembali kepada rakyat saya. Saya tahu mereka mungkin akan memenjarakan saya atau membunuh saya, apa pun bisa terjadi, tetapi saya tetap harus kembali," kata Hasina pada 5 Agustus 2026. Ia juga menuntut agar larangan terhadap partainya, Liga Awami, dicabut, dilansir The Straits Times pada Kamis (6/8/2026).
1. Unjuk rasa rakyat Bangladesh hingga penggulingan Hasina dari jabatan perdana menteri
Hasina melarikan diri dari Dhaka pada Agustus 2024, ketika demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berkembang menjadi pemberontakan massal yang mengakhiri pemerintahannya setelah sekitar 15 tahun berkuasa. Protes yang semula dipicu penolakan terhadap sistem kuota pekerjaan pemerintah kemudian berubah menjadi gelombang anti-pemerintah yang disertai bentrokan mematikan.
Pada November 2025, pengadilan kejahatan perang Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina secara in absentia karena dinilai bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran. Hasina terus membantah dakwaan tersebut, sementara penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menemukan bukti penggunaan kekerasan sistematis oleh aparat keamanan selama penindakan protes yang menewaskan hingga 1.400 orang.
2. Kemarahan pemerintahan Bangladesh atas pidato Hasina di New Delhi
Dalam pidatonya, Hasina menuding protes 2024 telah berubah menjadi gerakan yang digerakkan oleh kekerasan terorganisasi untuk menggulingkan pemerintahannya. Perempuan berusia 78 tahun tersebut juga mengklaim kondisi ekonomi Bangladesh memburuk sejak dirinya lengser. Hasina menyebutkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, melemahnya investasi, dan meningkatnya pengangguran.
Di sisi lain, pemerintah baru di bawah kepemimpinan PM Tarique Rahman, yang mulai berkuasa setelah pemilu Februari 2026, telah memperingatkan media lokal agar tidak menyiarkan pernyataan maupun pidato Hasina karena dianggap melanggar putusan pengadilan. Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan sangat marah atas keputusan India yang mengizinkan Hasina berbicara di hadapan media dari wilayahnya dan menyebut langkah ini sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Bangladesh.
Dhaka juga kembali mendesak India untuk mengekstradisi Hasina berdasarkan perjanjian ekstradisi kedua negara. New Delhi menyatakan telah menerima permintaan tersebut dan masih mempelajarinya. Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah India tidak terlibat, maupun mendukung penyelenggara konferensi pers tersebut.
3. Ketegangan diplomatik Bangladesh-India atas keberadaan Hasina di New Delhi
Kehadiran Hasina di India terus menjadi sumber ketegangan diplomatik antara kedua negara. Bangladesh menilai pemberian ruang bagi mantan PM tersebut untuk menyampaikan tuduhan terhadap pemerintah saat ini, berpotensi menghambat upaya pemulihan hubungan bilateral yang mulai dibangun setelah pergantian pemerintahan.
Analis politik yang berbasis di Dhaka, David Bergman, menilai kepulangan Hasina akan menjadi langkah yang sangat berisiko. Sebab, ia hampir pasti akan langsung ditangkap. Namun, menurutnya, keputusan itu juga penting bagi masa depan Liga Awami yang kini dilarang beraktivitas politik. Jika Hasina tetap berada di pengasingan, partai tersebut dikhawatirkan akan semakin kehilangan pengaruh dalam politik Bangladesh. Tanpa kehadiran langsung sang pemimpin, masa depan partai tertua di Bangladesh tersebut berada di ambang kehancuran total akibat tekanan politik yang masif dari pemerintahan baru, BBC melaporkan.
