Geruduk Kedubes AS, Free Palestine Network: RI Harus Dukung Iran
- Free Palestine Network menggelar aksi di depan Kedubes AS Jakarta dan sejumlah kota lain, menyerukan dukungan Indonesia terhadap Iran melawan agresi militer Israel dan Amerika Serikat.
- Sekjen FPN Furqan AMC menilai serangan AS dan Israel melanggar Piagam PBB serta menegaskan pentingnya sikap tegas Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif membela pihak tertindas.
- Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator konflik Iran-AS-Israel, menekankan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.
Jakarta, IDN Times - Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi solidaritas di Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serkat (AS) di Jakarta Pusat pada Minggu (8/3/2026) untuk mendukung Iran melawan agresi militer Israel dan AS.
FPN menggelar aksi serentak di berbagai kota di seluruh indonesia, antara lain digelar di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Kendari, Baubau, Tarakan dan Majene.
Pantauan di lokasi, puluhan orang berkumpul di depan gedung Kedubes AS menyatakan dukungannya terhadap bangsa Iran untuk menghadapi aksi imprealisme modern. Puluhan warga mengibarkan bendera Iran. Sementara itu, aksi solidaritas ini juga dijaga oleh petugas kepolisian yang mengenakan peci dan sorban putih, dikalungkan di leher mereka.
Dalam orasinya, Sekjen FPN Furqan AMC menegaskan, serangan AS dan Israel terhadap Iran melanggar pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Ia mengatakan, Iran mempunyai hak yang sah dan "legitimate" untuk membela diri dan membalas serangan milter Israel dan AS.
"Arogansi dan kesewenang-wenangan AS dan Zionis lsrael tidak bisa dibiarkan. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Indonesia harus berdiri dengan tegas bersolidaritas mendukung Republik Islam Iran mempertahankan kedaulatannya. Dukungan tersebut harus ditunjukakn oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia," kata Furqan dalam orasinya di Gedung Kedubes AS, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu.
Ia pun mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa falam menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam menyikapi konflik yang ada. Selain itu, dia mengatakan, politik bebas aktif jangan ditafsirkan menjadi politik oportunis tanpa ketegasan sikap membela yang tertindas, karena garis politik luar negeri bebas aktif itu lahir dari rahim revolusi Indonesia melawan kolonialisme dan inperialisme.
"Sikap kita tersebut harus segaris dengan amanat pembukaan UUD 1945 untik mengjapuskan penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Furqan.
Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator terkait perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” kata Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
