Golkar Tegur Gubernur Kaltim soal Mobil Dinas Rp8,5 M: Dengar Suara Rakyat
- Golkar menegur Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar dan mengingatkan pentingnya mendengar suara rakyat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
- DPR melalui Fraksi NasDem meminta Mendagri memanggil Rudy Mas’ud agar menjelaskan polemik tersebut serta menekankan perlunya pemimpin memiliki sense of crisis dalam mengambil keputusan publik.
- Pemprov Kaltim menjelaskan pengadaan mobil SUV Hybrid itu sudah dipertimbangkan matang karena medan geografis ekstrem, sehingga kendaraan tangguh dibutuhkan untuk menunjang operasional gubernur di lapangan.
Jakarta, IDN Times - Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan partainya telah meminta penjelasan Gubernur Kalimatan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait polemik mobil dinas Rp8,5 miliar. Ia mengingatkan Rudy agar lebih mendengarkan suara rakyat di tengah kebijakan efisiensi.
Sebagaimana diketahui, pengadaan mobil dinas tersebut menuai sorotan publik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah kalangan, termasuk legislatif dan pengamat, mempertanyakan urgensi belanja tersebut.
Dalam penjelasannya, Rudy mengatakan, mobil dinas berjenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc diketok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Namun, mobil dengan teknologi hybrid tersebut harus inden.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada jurnalis, Jumat (27/2/2026).
1. Kaltim berat, tapi harus diukur kondisi rakyatnya
Sarmuji tidak menampik medan di Kalimantan Timur sangat berat, dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Kendati, ia mengatakan, pengadaan mobil dinas tetap harus diukur dengan kondisi rakyatnya, bukan ukuran pribadi.
"Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," kata dia.
Sarmuji mengatakan, dalam penjelasannya, Rudy mengaku masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinasnya. Ia pun mengapresiasi Rudy meskipun sejatinya gubernur mendapatkan jatah mobil dinas dari negara.
"Kebetulan gubernurnya memang mampu dan punya mobil pribadi," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.
2. DPR dorong Mendagri panggil Gubernur Kaltim
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey, ikut bersuara terkait polemik Gubernur Rudy yang membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar. Menurutnya, pemimpin sejatinya harus mengedepankan sense of crisis dan menghindari polemik di masyarakat.
Ia juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera memanggil Rudy Mas'ud terkait polemik mobil dinas tersebut. Ia tidak ingin ada adagium di masyarakat, harga dan kualitas mobil harus mengikuti kondisi infrastruktur.
"Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut, sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi," kata Ujang Bey kepada jurnalis, hari ini.
3. Mobil dinas disesuaikan medan Kaltim
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, angkat bicara terkait polemik pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kaltim ini.
Sri mengklaim, pengadaan kendaraan telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan kepala daerah. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas, melainkan sarana penunjang kerja yang penting, terutama untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem di Kaltim.
"Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien meskipun harus menembus medan sulit,” kata Sri diberitakan Antaranews, hari ini.
